Jakarta - Aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan menimbulkan beban finansial signifikan bagi negara, dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah akibat kerusakan fasilitas publik dan kantor pemerintahan.
Kerusakan aset yang dibangun menggunakan APBN dan APBD ini menjadi tanggung jawab pemerintah, yang berarti biaya perbaikan kembali dibebankan pada pajak masyarakat. Kerugian tercatat di berbagai kota
Di Jakarta, fasilitas seperti halte TransJakarta, MRT dan CCTV diperkirakan menelan biaya Rp 50,4 miliar hingga Rp 41,6 miliar untuk halte TransJakarta, Rp 3,3 miliar MRT dan Rp 5,5 miliar untuk CCTV.
Solo, kerusakan fasilitas umum, sosial dan CCTV diperkirakan mencapai Rp 13,8 miliar.
Di Pekalongan, kerusakan kantor sekretariat daerah diperkirakan menimbulkan kerugian awal Rp 100 miliar, dengan potensi bertambah.
Menurut Tauhid Ahmad dari INDEF, gangguan layanan publik seperti perizinan dan pengurusan dokumen juga turut membebani masyarakat. Ia menyoroti kerusakan benda bersejarah, seperti di Kediri, yang memiliki nilai budaya dan sejarah tak ternilai.
"Tapi yang berat adalah kalau yang rusak itu barang-barang sejarah, yang dijarah oleh kriminal saat itu. Saya kira kerugiannya besar, seperti yang terjadi di Kediri. Itu yang harus dikembalikan," tegas Ahmad.
Kerusuhan juga memicu ketidakpastian sosial-politik yang dapat mengganggu iklim investasi, terutama dari investor asing. Dampak jangka pendek terlihat dari pelemahan IHSG dan depresiasi rupiah akibat capital outflow. Efek lanjutan meliputi kenaikan harga barang impor, tekanan utang luar negeri, serta berkurangnya investasi jangka panjang jika ketegangan tidak segera diatasi.
Kerusuhan tidak hanya meninggalkan jejak fisik berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga memicu masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang kembali membebani masyarakat. (wfq/ris/fir)
Editor : M Firman Syah