Radar Surabaya – Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah tegas isu penerapan darurat militer yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial X. Isu ini mencuat seiring dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang berujung kericuhan dan aksi penjarahan di sejumlah wilayah.
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, menegaskan bahwa tidak terdapat rencana untuk menerapkan status darurat militer di Tanah Air. Ia memastikan TNI tetap solid dan bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Tanggal 30, Bapak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri. Beliau menegaskan kita solid, bekerja bersama mengelola keadaan. Jadi tidak ada keinginan untuk mengambil alih, apalagi menuju darurat militer,” ujar Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/9).
Tandyo juga menegaskan bahwa Polri tetap menjadi garda terdepan dalam penanganan keamanan di lapangan. Kehadiran TNI, lanjutnya, hanya bersifat mendukung apabila situasi menuntut keterlibatan.
“Yang di depan itu Polri. TNI hanya hadir ketika kondisi memang membutuhkan. Tidak ada niat untuk mendominasi atau mengambil alih kewenangan,” tegasnya.
Menanggapi tudingan yang menyebut TNI berada di balik situasi kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, Tandyo secara tegas membantah dan menilai tuduhan tersebut tidak berdasar.
“Saya kira tidak benar kalau dikatakan TNI yang mencipta kondisi. Peran kami selalu di belakang, mendukung Polri,” ujarnya.
Pernyataan resmi dari TNI ini diharapkan mampu meredam spekulasi liar di masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sinergi antara institusi keamanan negara dalam menjaga stabilitas nasional. (kvn/mel/fir)
Editor : M Firman Syah