RADAR SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus fokus menjaga pasokan dan distribusi beras di Jawa Timur. Saat ini, berdasarkan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga eceran tertinggi (HET) beras medium naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kilogram.
Sementara itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) masih ditetapkan Rp 12.500 per kilogram. “Ketika jangkauan masyarakat tidak terpenuhi dari harga beras di pasar, maka akan berpengaruh pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September,” ujar Khofifah, Jumat (29/8).
Ia meminta pemerintah daerah, mulai dari bupati, wakil bupati, camat hingga kepala desa, aktif melakukan pengecekan di pasar. Hal ini guna memastikan layanan beras SPHP benar-benar tersedia. Selain itu, komunikasi dengan Bulog juga dinilai penting.
“Komunikasikan dengan Bulog bahwa kebutuhan beras SPHP lebih tinggi daripada beras premium, agar pemenuhannya sesuai daya jangkau masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan bahwa pada 1 September, BPS akan melakukan survei terkait belanja masyarakat, mulai dari bahan makanan pokok hingga lauk pauk. Karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan menjadi hal yang sangat penting.
Khofifah menegaskan bahwa operasi pasar murah bukan hanya strategi menstabilkan harga, tetapi juga bentuk keberpihakan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.
Karena itu, Khofifah kembali menegaskan, pasar murah dan penjangkauan terhadap logistik menjadi sangat penting sebelum dilakukannya survei. Dia juga meminta pemda proaktif untuk mengecek ketersediaan bahan pokok, tak hanya pasar modern tapi hingga pasar tradisional.
"Pasar murah adalah cara kami mendekatkan daya jangkau masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Bisa dilihat dari harga jual bahan pokok yang jauh di bawah harga pasar," kata Khofifah. (mus)
Editor : Lambertus Hurek