RADAR SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8).
Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Sejauh ini, informasi yang kami terima, pemeriksaan direncanakan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (26/8).
Diyakini Akan Hadir
Budi menyebut KPK meyakini Sudewo hadir memenuhi panggilan tersebut, setelah sebelumnya berhalangan hadir pada Jumat (22/8).
Ketidakhadiran itu berkaitan dengan pemanggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
“Kami meyakini yang bersangkutan hadir. Terlebih, penjadwalan ulang itu merupakan permintaan dari Saudara SDW sendiri,” kata Budi.
Nama Sudewo Muncul di Persidangan
Nama Sudewo sempat disebut dalam persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, pada 9 November 2023.
Dalam sidang dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan itu, jaksa menyebut KPK
menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Ketika itu Sudewo adalah anggota Komisi V DPR RI.
Jaksa Penuntut Umum KPK juga memperlihatkan barang bukti berupa foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing.
Namun, Sudewo membantah tuduhan itu. Ia juga membantah menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Bermula dari OTT
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Saat itu, KPK menetapkan 10 tersangka yang langsung ditahan. Hingga November 2024, jumlah tersangka bertambah menjadi 14 orang, termasuk dua korporasi.
Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yaitu aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub bernama Risna Sutriyanto (RS).
Skandal Korupsi Jalur Kereta Api
Kasus dugaan korupsi ini mencakup sejumlah proyek besar, antara lain: pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar,
Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi dan dua supervisi jalur kereta api di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
Dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut, KPK menduga terjadi pengaturan pemenang tender oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan kontraktor pelaksana.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan