RADAR SURABAYA – Fenomena buzzer atau pendengung di media sosial bukan lagi sekadar aktivitas iseng. Antropolog politik komparatif University of Amsterdam Ward Berenschot menyebut aktivitas itu sudah menjelma industri di Indonesia.
“Kami lima tahun terakhir meneliti kejahatan siber di Indonesia. Termasuk mewawancarai orang-orang yang bekerja sebagai buzzer, cara kerjanya, sampai sumber dana yang dipakai,” ujar Ward saat workshop di FISIP Undip Semarang.
Hasil riset itu menemukan banyak elite politik maupun bisnis ikut mendanai pasukan siber tersebut. Tujuannya jelas, untuk memengaruhi opini publik di media sosial.
Ward menegaskan, temuan ini seharusnya menjadi peringatan. Masyarakat perlu sadar bahwa apa yang muncul di lini masa belum tentu organik. “Pemilik akun harus jujur kalau unggahannya dibayar. Harus transparan,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah juga dituntut membuat kebijakan untuk menghentikan praktik manipulasi opini publik tersebut.
Wakil Rektor IV Undip Semarang Wijayanto menambahkan, riset ini dilakukan bersama University of Amsterdam dan LP3ES. Indonesia dipilih karena termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar dan punya sistem pemilihan langsung.
“Kesimpulannya, literasi digital, etika politik, dan transparansi platform digital harus diperkuat. Kita harus memastikan ruang publik bebas dari kabar bohong dan manipulasi,” kata Wijayanto. (*)
Editor : Lambertus Hurek