RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan Jatim memperkuat program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Tiga fokus utama yakni Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan di Gedung Setdaprov Jatim, Surabaya. Tiga menteri hadir, yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Desa Yandri Susanto, bersama wakil menteri, pimpinan BUMN, serta seluruh bupati/wali kota se-Jatim.
Khofifah menyebut sebanyak 8.494 KDKMP di Jatim telah berbadan hukum. Dari jumlah itu, 8.420 merupakan koperasi baru dan 74 hasil pengembangan koperasi lama. Sebanyak 68 KDKMP sudah beroperasi, 9 di antaranya menjadi mockup nasional. Namun, ia mengakui masih ada kendala di lapangan mulai permodalan hingga regulasi.
Terkait MBG, Khofifah mengungkapkan Jatim telah membentuk Satgas Percepatan sesuai SK Gubernur. Saat ini ada 714 SPPG dengan 16.930 petugas yang sudah memberi manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Menurutnya, program ini mendorong serapan tenaga kerja, menguatkan UKM, dan meningkatkan hasil pertanian.
Untuk ketahanan pangan, Khofifah menegaskan posisi Jatim tetap sebagai lumbung pangan nasional dengan nilai tukar petani yang terus meningkat. Namun ia menyoroti beras SPHP yang jarang masuk pasar tradisional sejak April. Ia meminta bupati/wali kota lebih intens berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi beras lebih merata.
Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jatim yang sudah menuntaskan 8.494 KDKMP. Ia menilai pembentukan satgas sangat penting agar koperasi desa bisa dibina selama tiga tahun. Zulhas bahkan langsung menghubungi Dirut Bulog untuk mempercepat distribusi beras SPHP ke pasar tradisional Jatim.
Menteri Koperasi Budi Arie juga memberikan pujian. Menurutnya, Jatim menjadi provinsi tercepat dalam pembentukan KDKMP dan bisa jadi contoh bagi daerah lain. Hal senada disampaikan Menteri Desa Yandri Susanto yang siap berkeliling Jawa Timur untuk memastikan program KDKMP tepat sasaran. Ia menyebut ada 4.005 desa mandiri dan 773 kelurahan di Jatim yang bisa mempercepat target nasional 15 ribu KDKMP.
“Kalau Jatim selesai akhir bulan atau September, sepertiga pekerjaan nasional bisa dituntaskan Jawa Timur,” ujar Yandri. (*)
Editor : Lambertus Hurek