Jakarta – Influencer pendidikan Jerome Polin menjadi perhatian publik setelah menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengenai tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan. Melalui video edukasi matematika yang diunggah di Instagram dan TikTok, Jerome mengoreksi logika hitungan Adies hingga viral dan memicu perdebatan.
Polemik berawal dari pernyataan Adies Kadir yang menyebut tunjangan Rp50 juta masih wajar karena biaya sewa di kawasan Senayan cukup tinggi. Ia mencontohkan kos Rp3 juta per bulan, lalu membandingkannya dengan “26 hari kerja” sehingga menghasilkan Rp78 juta.
"Kalau Rp3 juta dikalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan," ujar Adies di Kompleks Parlemen, 19 Agustus 2025.
Jerome merespons dengan gaya satir matematis. Dalam videonya, ia menuliskan ulang perhitungan tersebut di papan tulis.
"Tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan, kos Rp3 juta per bulan. Satuannya sudah sama, sisa Rp47 juta. Kenapa harus dikalikan 26 hari kerja? Bulan sama hari enggak bisa dikalikan. Kalau Rp3 juta per hari, itu bukan kos, tapi hotel bintang lima, Pak," ujarnya.
Ia juga menyinggung kesenjangan sosial.
"Tunjangan Rp50 juta sebulan, sedangkan di luar sana banyak dosen, tenaga pendidik, nakes, enggak tahu mau makan apa besok, enggak tahu bisa tinggal di mana," sindir Jerome.
Unggahannya langsung viral dengan 11 juta tayangan di Instagram dan 13 juta di TikTok. Dukungan warganet pun mengalir.
"Ngitung gini aja enggak bisa, apalagi ngitung anggaran," tulis akun @yohanesadhijaya.
Akun @rikaekawati menambahkan, "Kalau Rp3 juta per hari itu hotel bintang lima, sementara rakyat rumah aja enggak punya."
Setelah kritik meluas, Adies mengklarifikasi ucapannya. Ia mengakui keliru menyebut
"26 hari kerja" dan menegaskan biaya kos Rp 3 juta yang dimaksud adalah per bulan. Menurutnya, tunjangan Rp50 juta diberikan sebagai kompensasi rumah jabatan yang dialihfungsikan pemerintah.
Kontroversi ini juga menyeret artis sekaligus legislator Nafa Urbach. Dalam siaran langsung TikTok, ia menyebut tunjangan Rp 50 juta tidak berlebihan karena banyak anggota DPR dari luar daerah harus menyewa rumah di Jakarta. Namun pernyataan itu justru menuai kritik. Keluhannya soal macet dari Bintaro ke Senayan dianggap tak sebanding dengan penderitaan rakyat, hingga muncul desakan warganet agar ia mundur bila merasa keberatan.
Polemik tunjangan rumah DPR mencerminkan jurang persepsi antara pejabat dan masyarakat. Bagi DPR, tunjangan Rp 50 juta dianggap solusi praktis pengganti rumah jabatan. Namun bagi publik, jumlah tersebut mencolok di tengah kesulitan ekonomi. Kritik Jerome Polin pun menjadi simbol keresahan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai jauh dari realitas keseharian. (wid/gab/fir)
Editor : M Firman Syah