Surabaya - Akademisi Universitas Murdoch, Australia, Ian Douglas Wilson, menilai premanisme di Indonesia bukan sekadar fenomena kriminalitas jalanan, melainkan bagian dari dinamika sosial-politik yang mengakar sejak masa kolonial hingga era demokrasi.
Dalam kuliah tamu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Rabu (20/8), Wilson menegaskan bahwa preman memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan. Ia mencontohkan praktik kolonial Belanda yang memanfaatkan vrijman untuk mengendalikan buruh pelabuhan, hingga Orde Baru yang merangkul organisasi masyarakat berbasis kekerasan.
"Premanisme bukan hanya soal orang jahat di jalan, tapi tentang bagaimana kekuasaan dijalankan secara informal, transaksional, intimidatif dan sering dilegitimasi negara," ujar Wilson.
Menurutnya, pada masa Orde Baru, preman berperan sebagai alat militer dalam menekan oposisi sekaligus menguasai sektor ekonomi informal, seperti parkir dan pasar. Fenomena penembakan misterius (Petrus) pada 1980-an menjadi bukti monopoli kekerasan negara sebelum para preman dilembagakan ke dalam ormas seperti Pemuda Pancasila.
Wilson menyinggung kasus Hercules Rosario Marcal, preman asal Timor Leste yang dekat dengan Prabowo Subianto, sebagai contoh nyata relasi patron-klien. Hercules sempat berkuasa di Tanah Abang dengan dukungan militer, runtuh pasca-Reformasi, dan bangkit kembali melalui ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB).
"Hercules menjadi simbol bagaimana kriminalitas bisa bertransformasi menjadi instrumen politik sekaligus citra populis," jelasnya.
Wilson menyebut, Reformasi 1998 tidak menghapus premanisme, tetapi justru mendemokratisasi dan mendesentralisasinya. Jika sebelumnya ormas berinduk pada negara, kini mereka lebih mengandalkan identitas etnis maupun agama, seperti Forum Betawi Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI).
Perubahan teknologi juga memperbarui pola gerakan. Kekerasan fisik semakin berisiko karena mudah terdokumentasi, sehingga ormas lebih memilih membangun citra digital sebagai "pembela rakyat kecil" melalui aksi sosial, advokasi, hingga kampanye daring. Wilson menyebut strategi ini sebagai gangster populism.
Dalam politik elektoral, ormas sering diposisikan sebagai kekuatan mobilisasi. Namun, menurut Wilson, klaim pengaruh suara lebih banyak digunakan sebagai alat tawar dengan kandidat ketimbang benar-benar menentukan hasil pemilu.
"Sekadar menguasai parkiran tidak otomatis menjadi suara. Tapi persepsi itu tetap penting dalam politik transaksional," ujarnya.
premanisBaca Juga: Polres Tanjung Perak Tangkap 37 Tersangka Premanisme hingga Kejahatan Jalanan di Surabaya, Ini Rinciannya
Meski banyak mengungkap sisi gelap, Wilson optimistis pada peran generasi muda Indonesia yang selalu menjadi motor perubahan besar, mulai dari revolusi hingga Reformasi.
"Setiap kali saya pesimis, saya ingat sejarah Indonesia. Perubahan selalu datang dari generasi muda," pungkasnya. (wid/ris/fir)
Editor : M Firman Syah