Sragen - Kasus dugaan keracunan massal di Kecamatan Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, terus bertambah. Hingga Selasa (12/8) malam, jumlah korban mencapai 251 orang, meliputi siswa, guru, pegawai sekolah, dan orang tua murid.
Peristiwa bermula setelah mereka mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong-1 pada Senin (11/8). Gejala yang dialami korban antara lain mual, sakit perut, dan muntah.
Sebaran korban meliputi SMPN 1 Gemolong (97 orang), SMPN 2 Gemolong (61 orang), SMPN 3 Gemolong (1 orang), SDN Gemolong (66 orang), SDN 4 Gemolong (26 orang) dan SDN 3 Gemolong (1 orang).
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyatakan pihaknya segera mengambil langkah cepat dengan memeriksa penyedia MBG, menelusuri proses pengadaan, serta meminta keterangan dari sekolah dan siswa.
Langkah darurat yang ditempuh meliputi antara lain, penghentian distribusi MBG dari penyedia yang diduga sumber keracunan minimal dua hari untuk investigasi, pemberian perawatan medis kepada seluruh korban, pembentukan posko krisis dan penyiagaan Puskesmas 24 jam serta pengiriman sampel makanan ke laboratorium di Semarang untuk pemeriksaan.
"Kami sudah melaporkan insiden ini ke pusat program MBG," ujar Sigit.
Menu yang disajikan saat kejadian terdiri atas nasi kuning, ayam suwir, telur suwir, orek, sayur timun, dan susu kotak.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya akan memperketat standar operasional prosedur program MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga pengiriman makanan.
"Kami pastikan bahan baku berkualitas, waktu memasak dipersingkat, dan makanan segera dikirim. Durasi penyimpanan di sekolah juga akan dipangkas agar tidak lebih dari empat jam," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, Kepala Puskesmas Gemolong, dr. Agus Pranoto Budi, mencatat 196 orang mengalami gejala keracunan. Namun jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 251 orang.
Hingga kini, penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Pemerintah daerah dan BGN berkomitmen memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa. (wid/ris/fir)
Editor : M Firman Syah