Jakarta - Pemerintah memperluas layanan pendidikan menengah bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta komunitas pekerja migran melalui peluncuran program Uji Terap Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Inisiatif ini diresmikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Kamis (7/8).
Program uji terap digagas Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKPLK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Vokasi, SMA Terbuka Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), dan didampingi SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat. Tujuannya, menyediakan layanan pendidikan setara, fleksibel, dan berkualitas bagi peserta didik yang terkendala akses geografis maupun sosial-ekonomi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pembelajaran jarak jauh merupakan solusi menjangkau siswa yang belum terlayani sekolah formal konvensional. Pendidikan, ujarnya, tidak semata-mata berarti schooling, tetapi mencakup proses learning yang dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja.
"Lewat PJJ, anak-anak di daerah terpencil atau dengan akses terbatas tetap punya peluang belajar dan meraih masa depan. Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua," tegasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, pendidikan menengah berperan penting membentuk karakter, mengasah keterampilan, dan memperluas pengetahuan siswa sebagai bekal melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja. Ia mengajak semua pihak mendukung keberhasilan uji terap agar dapat menjadi model PJJ yang efektif dan berkelanjutan.
Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan uji terap dipusatkan di SIKK mengingat kesesuaiannya dengan karakter wilayah 3T. SIKK memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan formal bagi anak pekerja migran di perkebunan kelapa sawit Sabah dan Sarawak, Malaysia.
"SIKK memiliki jaringan SMA Terbuka Jarak Jauh dan ratusan Community Learning Center (CLC) di tengah perkebunan dengan kondisi akses terbatas," ujarnya.
Menurut Tatang, program ini bukan hanya mencari model pelaksanaan terbaik, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak WNI di luar negeri.
" Ini adalah tanggung jawab negara. Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada," tegasnya.
Bagi siswa seperti Kasmiati, pelajar asal Sulawesi Selatan yang kini tinggal di Felda Lahad Datu, Sabah, program ini menjadi harapan baru. Jarak sembilan jam perjalanan ke SIKK dan kewajiban membantu orang tua di perkebunan sebelumnya membuatnya ragu melanjutkan sekolah.
"Kalau harus sekolah langsung ke Kinabalu, rasanya sulit. Tapi lewat PJJ ini, saya tetap bisa belajar," ungkapnya.
Kasmiati kini bertekad melanjutkan pendidikan tinggi dan kembali ke Tanah Air untuk mandiri dan berdaya.
"Saya tidak ingin selamanya bekerja di perkebunan. Saya ingin sukses, kuliah, dan membanggakan keluarga saya," ujarnya penuh semangat. (dta/ris/fir)
Editor : M Firman Syah