Halmahera Tengah – Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, diduga menjadi sasaran aktivitas tambang nikel ilegal yang mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Praktik penambangan tanpa izin ini dinilai merusak kawasan hutan dan pesisir, dengan potensi dampak ekologis yang dapat menjalar hingga perairan Raja Ampat karena keterkaitan ekoregion di wilayah tersebut.
Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (KAMTAM-HALTENG) menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, mendesak penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal di Pulau Gebe. Mereka menuding keberadaan mafia tambang di balik kerusakan lingkungan tersebut.
KAMTAM-HALTENG menilai penambangan dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tidak tercatat dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM. Koalisi mengajukan lima tuntutan, di antaranya mengusut jaringan tambang dan distribusi solar ilegal, menangkap Direktur PT MRI yang diduga terlibat, membekukan aktivitas tambang tanpa izin, mencabut izin bermasalah dan mendesak aparat bertindak independen dari tekanan mafia.
Pegiat lingkungan dari Wahana Lingkungan Muda Hidup (WALMIH) Halmahera Tengah, Mutalib Ibrahim, menyebut aktivitas tambang ilegal telah menyebabkan kerusakan serius. Menurutnya, penambangan menggunakan alat berat seperti ekskavator, dump truck dan tongkang yang memerlukan ribuan liter solar ilegal setiap hari.
"Ilegal mining ini menghancurkan lingkungan. Selain kerusakan ekologis, penggunaan solar ilegal dalam jumlah besar juga menjadi persoalan serius," ujarnya. (mel/gab/fir)
Editor : M Firman Syah