RADAR SURABAYA – Gagasan untuk memasukkan pendidikan gizi ke dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah rupanya tak mulus. Usulan yang diajukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditolak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Keputusan tersebut mengundang keprihatinan dari kalangan akademisi dan ahli gizi.
Lailatul Muniroh, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, menilai literasi gizi semestinya menjadi bekal wajib anak sejak dini. Ia menegaskan bahwa asupan nutrisi anak tak bisa dianggap remeh, dan ilmu tentang gizi seimbang harus menjadi bagian dari pendidikan dasar.
"Anak-anak perlu tahu bukan cuma nama makanan sehat, tapi alasan kenapa mereka harus memilihnya," kata Lailatul ketika ditemui Selasa, 29 Juli.
Pemerintah memang tengah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurut Lailatul, program tersebut belum cukup. Ia mengingatkan bahwa memberi makan saja tak menjamin keberhasilan jika anak-anak tak memahami apa yang mereka konsumsi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan MBG, apalagi jika isi makanannya belum mencerminkan gizi seimbang,” ujarnya.
Bagi Lailatul, pendidikan gizi bukanlah program tempelan yang bisa dijalankan sesekali. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan menyatu dalam berbagai mata pelajaran, mulai dari IPA, Bahasa Indonesia, hingga PJOK. Tujuannya bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi menumbuhkan kesadaran pangan dan pola hidup sehat sebagai keterampilan hidup.
Ia mencontohkan bagaimana pelajaran IPA bisa mengenalkan konsep zat gizi, sementara pelajaran Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mengasah kemampuan anak menulis atau berdiskusi soal pola makan sehat. “Konsepnya kontekstual. Kita ingin anak-anak mengerti, bukan sekadar menghafal,” ujar Lailatul.
Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada tataran kebijakan. Mewujudkan kurikulum berbasis gizi, kata dia, bukan urusan satu kementerian saja. Diperlukan sinergi lintas sektor: pendidikan, kesehatan, dan keluarga. Selain itu, kesiapan guru, materi ajar yang relevan, dan dukungan regulasi menjadi hal yang mutlak.
“Kalau kita abai sekarang, anak-anak akan menanggung akibatnya di masa depan. Stunting, penyakit metabolik, bahkan rendahnya produktivitas adalah harga yang harus dibayar,” katanya. (*)
Editor : Lambertus Hurek