Jakarta - Perbedaan signifikan antara data kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas kebijakan sosial pemerintah. BPS mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 23,8 juta jiwa atau 8,47 persen dari total populasi. Sebaliknya, Bank Dunia menyebutkan 68,2 persen masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, setara 194 juta jiwa.
Perbedaan data tersebut dinilai dapat menimbulkan celah dalam penyusunan kebijakan. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik tajam perbedaan angka ini karena berisiko berdampak pada alokasi anggaran perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
"Anggaran perlinsos kita di luar subsidi BBM cuma 1 persen dari PDB. Sementara negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand sudah di atas 5 persen," ujarnya, Sabtu (26/7).
Ia menilai pendekatan BPS yang masih menggunakan ukuran pengeluaran minimum tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.
"Selisih delapan kali lipat ini bisa membuat banyak masyarakat rentan tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan," tegasnya.
Media juga menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 0,1 persen poin belum cukup menunjukkan capaian signifikan.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu sempit dalam mendefinisikan kemiskinan dapat menyebabkan banyak warga miskin luput dari bantuan sosial.
Menanggapi hal itu, Deputi Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa lembaganya belum mengadopsi standar Bank Dunia sebesar 3 dolar Amerika PPP per hari. Saat ini, BPS masih menggunakan acuan 2,15 dolar Amerika PPP agar data tetap dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun Ateng menegaskan bahwa pihaknya akan mulai beralih ke pendekatan internasional secara bertahap. Termasuk dengan mengadopsi metode baru menggunakan spasial deflator untuk memperhitungkan perbedaan harga antarwilayah, menggantikan acuan yang selama ini hanya mengandalkan indeks harga konsumen (CPI).
"Dengan metode baru, kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2024 tercatat 1,26 persen. Turun dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.
Bank Dunia menjelaskan, perbedaan antara garis kemiskinan nasional dan internasional memang bertujuan untuk fungsi yang berbeda. Garis nasional digunakan dalam program domestik, sementara garis internasional dipakai untuk keperluan perbandingan global. (wid/ris/fir)
Editor : M Firman Syah