RADAR SURABAYA - Sebanyak 1.225 siswa Jawa Timur siap untuk memulai kegiatan belajar di 19 sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur yang akan dimulai di bulan Juli tahun ajaran 2025/2026.
Para siswa tersebut adalah anak dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani, Selasa (24/6).
"Rencananya tanggal 14 Juli akan di-launching nanti oleh Bapak Presiden tapi kita belum tahu ya titiknya dimana. Tapi untuk Jatim ada 19 sekolah rakyat yang siap memulai sekolahnya dengan jumlah siswa 1.225 orang," ungkapnya
Novi menambahkan, dari 19 sekolah rakyat tersebut telah siap 500 lebih guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik yang akan mengajar para siswa di sekolah rakyat. Baik untuk jenjang SD, SMP dan juga SMA.
Para guru tersebut diutamakan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) mauapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang penuh waktu maupun paruh waktu.
Diketahui 19 sekolah rakyat yang akan dibuka di bulan Juli mendatang adalah tiga milik Pemprov Jatim yaitu di tiga rombel SMA di Malang, enam rombel SMP di Batu, dan tiga rombel SMA di Lamongan.
Selain itu sekolah rakyat jenjang SMP dan SMA tersebar di Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabuoaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Ponorogo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban.
"Rencananya kegiatan belajar mengajar akan dimulai tanggal 14 Juli, tapi nanti sejak tanggal 7 Juli para siswa sudah masuk ke asrama di sekolah rakyatnya," katanya.
Seluruh siswa sekolah rakyat dipastikan Novi, sudah melalui verifikasi dan dikeluarkan SK oleh gubernur, bupati dan wali kota setempat.
Sehingga semua resmi telah melalui proses dan dipastikan dari keluarga prasejahtera dan desil 1 maupun desil 2 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)yang telah melalui ground check.
"Kalau sekolah rakyat yang gedungnya pemprov ya yang SK kan siswanya oleh gubernur. Sedangkan yang di kabupaten/kota maka SK siswa yang menetapkan bupati wali kota," tegas Novi.
Lebih lanjut Novi juga menegaskan bahwa selain 19 sekolah rakyat yang akan dimulai Juli 2025/2026, juga ada sebanyak 23 lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Jatim yang sedang dilakukan asesmen untuk difungsikan sebagai sekolah rakyat tahap selanjutnya.
"Karena arahan Bapak Presiden 100 sekolah rakyat diluncurkan tahap pertama yang peluncuran Juli bulan depan. Selain itu juga akan ditambah 100 sekolah rakyat lagi, nah untuk itu di Jatim kan ada 16 plus dengan yang punya kementerian jumlahnya 23. Maka itu sedang disurvei untuk dijadikan sekolah rakyat sementara," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari