RADAR SURABAYA - Sempat terjadi kecelakaan kapal cepat di Sanur, Denpasar, Bali. Beruntung, sebanyak 89 penumpang di dalam kapal selamat. Proses penyelamatan korban yang berlangsung lambat mendapat sorotan dari Komisi VII DPR RI. Harus ada perbaikan dalam manajemen sistem keselamatan.
Dilansir dari Antara, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS).menyayangkan lambatnya respons penyelamatan dalam kejadian kecelakaan kapal ini. Bahkan petugas datang dalam waktu lebih dari dua jam tanpa kehadiran satu pun institusi resmi penyelamat.
Beruntung, seluruh penumpang selamat pada insiden tersebut. "Ini bisa menjadi citra buruk pariwisata Indonesia. idak aman, tidak safety, dan tidak secure dan bahkan terjadi travel warning bagi turis Australia dari pemerintahnya karena dianggap pariwisata pantai dan laut di Indonesia jarang yang terjaga,” ungkapnya dikutip dari Antara, Rabu (11/6)
Ia menilai belum ada sistem manajemen yang jelas terkait dengan keselamatan. Selama ini, jika ada kapal tenggelam selalu berharap pada nelayan yang ada di sekitar lokasi.
Namun, di Indonesia, penyelamatan masih mengandalkan nelayan seperti di Danau Toba KM Sinar Bangun, Bengkulu KM Tiga Putra dan Labuan Bajo KM Raja Bintang 02. "Ini menandakan kegagalan lembaga-lembaga seperti Kamla, Polair, dan KPLP yang fungsinya tumpang tindih tapi tidak berjalan saat dibutuhkan,” katanya.
Ia meminta ada sistem manajemen keselamatan yang jelas mengacu pada standar internasional seperti IMO dan SOLAS atau standar domestik seperti Non-Convention Vessel Standard (NCVS).
BHS melihat perlu kesiapsiagaan eksternal dari lembaga penyelamat negara seperti Basarnas, Polair, dan KPLP. "Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, bahkan Filipina dan Thailand, kawasan wisata bahari selalu diawasi oleh coast guard atau tim penyelamat resmi.," katanya. (ant/gun)
Editor : Guntur Irianto