RADAR SURABAYA – Kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang menunjuk delapan syarikah sebagai mitra resmi penyelenggaraan haji menimbulkan sejumlah permasalahan bagi calon jemaah haji (CJH) asal Embarkasi Surabaya.
Dampaknya sangat dirasakan oleh jemaah yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), khususnya dalam hal penyusunan kelompok terbang (kloter).
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyusunan kloter kini didasarkan pada syarikah, bukan lagi menggunakan pra-manifest dari Kementerian Agama.
Akibatnya, banyak jemaah yang seharusnya berangkat bersama dalam satu kloter justru terpisah, bahkan dengan jeda waktu keberangkatan yang cukup lama.
Muhammad Sahid, pengurus KBIH Al Hilal Pamekasan, mengeluhkan situasi ini. Ia menyebutkan bahwa sejumlah jemaah dari KBIH-nya terpaksa berangkat tidak sesuai jadwal awal. Bahkan ada pasangan suami istri yang harus berangkat di kloter berbeda.
“Syarikah ini terlalu mendadak. Jemaah yang seharusnya satu kloter, tiba-tiba jadwal keberangkatannya berubah. Ini membuat jadwal jemaah menjadi terbengkalai,” ujar Sahid, Sabtu (10/5).
Ia menjelaskan, perubahan jadwal keberangkatan bahkan terjadi dalam hitungan jam sebelum keberangkatan menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada kebersamaan dalam rombongan, tetapi juga memengaruhi akomodasi hotel dan layanan transportasi di Arab Saudi.
“Ada suami yang berangkat duluan, sementara istrinya menyusul di kloter selanjutnya. Ini jelas menyulitkan kami dalam hal pembimbingan dan logistik,” tambahnya.
Kehadiran delapan syarikah ini juga memaksa pihak KBIH melakukan penyesuaian mendadak, termasuk dalam hal biaya transportasi.
Sahid mengaku harus mengantarkan jemaah dalam tiga gelombang berbeda dalam sehari, yang berdampak pada meningkatnya beban finansial.
“Hari ini saja kami memberangkatkan tiga kali. Harus sewa bus juga. Secara finansial kami rugi karena KBIH menanggung biaya tambahan yang tidak terduga,” ungkapnya.
Tak hanya soal finansial, Sahid juga menyoroti dampak psikologis pada jemaah, terutama yang berasal dari Madura yang secara budaya memiliki seremonial khusus saat pemberangkatan haji.
“Secara mental dan psikologis, ini mengganggu. Apalagi pemberangkatan jemaah haji di Madura tidak sederhana. Banyak keluarga yang ingin melepas secara seremonial,” katanya.
Sahid menambahkan, dari 86 jemaah KBIH Al Hilal, sebanyak 23 orang terpaksa terpisah dari rombongan karena kebijakan baru ini. Bahkan ada jemaah yang awalnya dijadwalkan berangkat di Kloter 29 harus mundur hingga Kloter 95 dengan selisih waktu 20 hari.
“Ini sangat tidak efektif. Selama Arbain, kemungkinan besar mereka tidak bisa bertemu. Mungkin hanya bisa bertemu di Armuzna,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, Sugiyo, membenarkan adanya perubahan mekanisme penyusunan kloter.
“Tahun ini berbeda, karena Pemerintah Arab Saudi menunjuk delapan syarikah. Kloter disusun berdasarkan syarikah yang sama, bukan berdasarkan wilayah atau KBIH,” jelas Sugiyo.
Meski diakui menyulitkan, pihak PPIH sudah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kemenag dan Kasi PHU se-Jawa Timur serta Forum Komunikasi KBIHU (FK KBIHU) untuk menyosialisasikan kebijakan baru ini kepada para jemaah.
“Kami berupaya agar pendamping tetap bisa mendampingi jemaah yang menjadi tanggungannya, walaupun ada perbedaan jadwal kloter,” tegasnya.(rmt)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan