RADAR SURABAYA — Nama Soeharto kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena kontroversi masa lalu, melainkan karena usulan lama yang kembali menghangat: menjadikannya pahlawan nasional. Di tengah derasnya arus sejarah dan ingatan kolektif bangsa, mantan Presiden ke-2 RI ini kembali masuk dalam daftar calon Pahlawan Nasional tahun 2025.
Partai Golkar, partai yang dulu menjadi kendaraan politik utama Soeharto selama berkuasa, angkat suara. "Kami menghargai usulan itu," ujar Hetifah Sjaifudian, Ketua DPP Partai Golkar, dengan nada diplomatis saat ditemui di sebuah acara di Jakarta Barat, Senin (21/4).
Menurut Hetifah, partainya akan mendukung apa pun yang dianggap membawa kebaikan bagi bangsa. Namun, ia tak ingin berbicara terlalu jauh soal polemik yang kerap menyertai nama Soeharto.
"Soal keputusan akhir, itu wilayah Kementerian Sosial dan MPR," ujarnya singkat.
Usulan agar Soeharto diberi gelar pahlawan bukanlah hal baru. Pria yang pernah dijuluki Bapak Pembangunan ini memang meninggalkan jejak besar dalam sejarah Indonesia—baik dalam arti literal, maupun politis.
Sebagian mengenangnya sebagai tokoh yang membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi, membangun jalan-jalan, waduk, hingga mencetak swasembada pangan. Namun sebagian lain mengingatnya lewat sisi gelap sejarah: otoritarianisme, pembungkaman kritik, dan masalah hak asasi manusia.
Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) saat ini tengah menimbang setidaknya 10 nama untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Nama-nama lain yang juga mencuat dalam daftar itu termasuk Presiden ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), K.H. Bisri Sansuri, hingga tokoh dari daerah seperti Deman Tende dari Sulawesi Barat.
Di antara nama-nama tersebut, nama Soeharto jelas yang paling mengundang debat. Di media sosial, warung kopi, hingga ruang kuliah, diskusi soal layak tidaknya Soeharto menjadi pahlawan seolah tak pernah selesai.
Tapi seperti sejarah itu sendiri, gelar pahlawan bukan sekadar tentang masa lalu, melainkan tentang bagaimana bangsa ini ingin dikenang dan siapa yang ingin kita tempatkan sebagai simbol perjuangan.
Apakah tahun 2025 akan jadi momentum bagi Soeharto mendapat pengakuan resmi sebagai Pahlawan Nasional? Atau justru menjadi babak baru dalam perdebatan panjang sejarah negeri ini?
Waktu—dan keputusan dari Kemensos serta MPR—yang akan menjawabnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek