RADAR SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan bahwa aksi mahasiswa dengan tagar "Indonesia Gelap" merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas harapan besar yang tidak terpenuhi.
Ketua DPD RI ke-5 ini menghormati pendapat mahasiswa, namun mengajak mereka untuk berpikir lebih kritis dalam memberikan koreksi terhadap kondisi Indonesia.
Hal ini disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara utama dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI bertema "Kembali ke UUD 1945 untuk Menjaga Kebutuhan NKRI" di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya, seperti Universitas Airlangga (Unair), Unesa, UWKS, UHT, Unitomo, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ubhara, serta perwakilan dari Pemuda Pancasila dan Kadin Jatim.
Kembali ke Konstitusi Asli: Solusi untuk Indonesia yang Berdaulat
LaNyalla menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat konstitusi asli, yaitu UUD 1945, agar kembali berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Ia mengkritisi liberalisasi di segala bidang, baik politik maupun ekonomi, yang menurutnya merupakan bentuk baru kolonialisme. "Negara-negara maju terus mengincar kekayaan alam Indonesia melalui strategi neoliberalisme, yang justru melemahkan kedaulatan kita," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejak era reformasi, amandemen UUD 1945 telah mengubah 95% naskah asli, yang berujung pada dominasi sistem ekonomi pasar dan politik yang oligarkis. "Reformasi justru melahirkan segelintir orang yang menguasai 80% kekayaan Indonesia, sementara rakyat semakin terpuruk," tegas LaNyalla.
Kritik terhadap Liberalisasi dan Kapitalisme Global
LaNyalla menyoroti bagaimana liberalisasi ekonomi dan politik telah membawa Indonesia ke dalam cengkeraman kapitalisme global. "Sumber daya alam kita diangkut, diolah di luar negeri, lalu dijual kembali ke Indonesia dengan harga mahal. Keuntungannya pun dijadikan utang dan investasi asing yang tidak memberikan dampak signifikan bagi rakyat," paparnya.
Ia juga mengkritik sistem politik yang berbasis pada one man one vote, yang menurutnya telah meninggalkan prinsip musyawarah mufakat. "Sistem ini hanya menguntungkan oligarki yang membiayai politik mahal dengan memanfaatkan kemiskinan rakyat," tambahnya.
Ajakan untuk Kembali ke Jati Diri Bangsa
Di akhir paparannya, LaNyalla mengajak mahasiswa untuk menggali kembali pemikiran para pendiri bangsa. "Kita perlu menghayati semangat mereka yang berjuang melawan penjajahan. Sistem Demokrasi Pancasila dan Ekonomi Pancasila adalah solusi terbaik untuk Indonesia yang berdaulat dan makmur," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kembali ke UUD 1945 bukan berarti kembali ke era Orde Baru. "Justru Orde Baru yang membuka pintu bagi kapitalisme global. Kita perlu memperkuat konstitusi asli agar tidak terulang penyimpangan seperti di masa lalu," tegasnya.
Dukungan untuk Pendidikan Gratis
Dalam dialog dengan mahasiswa, LaNyalla menyetujui kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah, seperti program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif. "Saya mendukung pendidikan gratis sebagai prioritas, karena itu akan membawa perubahan yang lebih berkelanjutan bagi masa depan bangsa," tutupnya.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan