RADAR SURABAYA - Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, termasuk pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pada tahun 2025, anggaran IKN dipangkas menjadi Rp 5,04 triliun dari sebelumnya Rp 6,395 triliun, atau mengalami pengurangan sebesar Rp 1,15 triliun.
Menurutnya, efisiensi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali proyek pembangunan IKN yang telah menyerap anggaran besar sejak awal.
"Pembangunan IKN memerlukan evaluasi ulang, meskipun anggaran besar telah digelontorkan di era pemerintahan sebelumnya.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum IKN benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan," ujar Bambang Haryo dalam keterangannya di Surabaya, Senin (17/2).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah aksesibilitas dan biaya transportasi bagi masyarakat yang ingin mengakses IKN.
Saat ini, populasi terbesar Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan sekitar 5 juta orang setiap harinya mengakses Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
"Mayoritas masyarakat menggunakan moda transportasi darat, baik publik maupun pribadi, untuk mencapai Jakarta.
Namun, jika IKN menjadi pusat pemerintahan, hanya dua moda transportasi yang tersedia, yaitu laut dan udara. Kedua moda ini memiliki kapasitas terbatas, sehingga dapat menimbulkan kepadatan dan antrean panjang," jelasnya.
Bambang Haryo memberikan ilustrasi, jika 1 juta orang per hari menggunakan moda udara dengan tarif Rp 1,5 juta per orang, maka biaya transportasi mencapai Rp 1,5 triliun per hari.
Dalam setahun, biaya tersebut bisa mencapai Rp 1.095 triliun, belum termasuk akomodasi.
"Angka ini sangat besar dan memberatkan masyarakat. Pemerintah mendorong efisiensi anggaran, tetapi masyarakat justru akan kesulitan mengefisiensikan pengeluaran mereka jika harus ke IKN," tambahnya.
Kapasitas bandara di IKN dan Balikpapan sebagai penunjang juga menjadi sorotan.
Bandara IKN hanya mampu menampung 600 penumpang per hari, sementara Bandara Balikpapan memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun atau sekitar 41.100 penumpang per hari. Padahal, proyeksi penumpang yang akan ke IKN mencapai 1,5 juta orang per hari.
"Dengan total 480 pesawat di Indonesia, yang masing-masing berkapasitas 150 kursi, hanya 72 ribu penumpang yang bisa diakomodasi per hari.
Bagaimana mungkin mengangkut 1,5 juta penumpang? Belum lagi keterbatasan apron di Bandara Balikpapan dan IKN," ujarnya.
Bambang Haryo menegaskan, pembangunan IKN berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara dan memberatkan masyarakat.
"Negara harus memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. Jika tidak, bisa dikatakan pemerintahan ini gagal," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa proyeksi penumpang belum termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta yang akan bertugas di IKN.
Jumlah mereka diperkirakan mencapai 2-3 juta orang, yang akan menambah beban transportasi saat liburan.
Meski demikian, Bambang Haryo mengharapkan pemerintah mempertimbangkan IKN sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan kedua, bukan pengganti Jakarta.
"IKN sebaiknya menjadi pelengkap Jakarta, terutama untuk melayani masyarakat Indonesia bagian timur," pungkasnya.
Dengan berbagai tantangan yang ada, evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan IKN dinilai penting untuk memastikan efisiensi anggaran dan kenyamanan masyarakat.
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan