Jakarta- Pemerintah memangkas anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebesar Rp 1,423 triliun atau setengah dari total anggaran awal Rp 2,826 triliun. BMKG menilai kebijakan efisiensi ini berdampak serius terhadap operasional alat utama mereka yang berperan vital dalam mitigasi bencana.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa pemeliharaan peralatan BMKG akan berkurang hingga 71 persen.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen," ujarnya seperti yang dikutip Antara.
Akibatnya, lanjut Muslih, observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami bisa terganggu. Salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah penurunan kecepatan peringatan dini tsunami.
Jika sebelumnya BMKG mampu mengeluarkan peringatan dalam tiga menit, pemangkasan anggaran bisa memperlambatnya menjadi lima menit atau lebih. Dengan mayoritas dari 600 sensor gempa yang sudah melewati usia kelayakan, keterbatasan dana untuk pemeliharaan berisiko melemahkan sistem deteksi dini.
Jangkauan penyebarluasan informasi gempa dan tsunami juga diperkirakan menurun hingga 70 persen. Selain itu, kajian dinamika iklim dan tektonik dalam jangka menengah dan panjang terancam sulit terlaksana. Modernisasi sistem dan peralatan BMKG yang diperlukan untuk keselamatan transportasi udara juga berpotensi gagal, meskipun akurasi prediksi cuaca dalam penerbangan membutuhkan presisi 100 persen.
Tidak hanya itu, dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, dan air menjadi terganggu. Dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu.
"Peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu," imbuhnya.
BMKG menegaskan bahwa mitigasi ancaman bencana geohidrometeorologi di Indonesia adalah hal mutlak yang tidak bisa diabaikan, karena menyangkut keselamatan masyarakat luas.
"Maka dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini," kata Muslihhuddin.
Kebijakan pemotongan anggaran ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas total belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan mengalokasikan dana untuk program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
Editor : M Firman Syah