JAKARTA - Dewan Pers dengan tegas menolak proses pembahasan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang sedang bergulir di Badan Legislasi DPR RI.
Pasalnya, lembaga ad hoc ini menilai proses pembahasan draf RUU Penyiaran itu akan menghilangkan hak kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.
"RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas," tandas Ketua Umum Dewan Pers, Ninik Rahayu, saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Ninik menjelaskan ada beberapa unsur yang menyebabkan RUU tersebut menghambat kebebasan pers, terkhusus di dunia penyiaran.
Pertama, lanjut dia, RUU ini menghambat insan pers Indonesia melahirkan karya jurnalistik terbaik lantaran adanya larangan membuat liputan yang bersifat investigatif.
"Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif, ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam UU nomor 40 tahun 1999 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran," tutur Ninik.
Kedua, penyusunan RUU ini dinilai tidak melalui prosedur yang layak karena tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan pendapat. Bahkan, Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU yang berkaitan dengan kepentingan pers dan publik ini.
Ketiga, RUU ini membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berurusan dengan pelanggaran pers di bidang penyiaran.
Hal tersebut membuat kesan tumpang tindih kewenangan lantaran seharusnya Dewan Pers lah yang berwewenang menyelesaikan sengketa pers sesuai amanat UU Pers No 40/1999.
Hal tersebut juga, lanjut Nanik, berseberangan dengan "roh" dari Perpres nomor 32 tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo.
Perpres ini mengatur soal tanggung jawab perusahaan platform digital dalam penyediaan berita jurnalisme yang berkualitas di Indonesia.
"Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers, dan itu dituangkan dalam UU. oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga, bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang undang dengan yang lain tidak tumpang tindih," ucap Ninik.
Jika RUU penyiaran ini terus bergulir dan akhirnya disahkan menjadi UU, Ninik melihat ada potensi media di Indonesia tidak akan kredibel dan independen dalam mengawal sebuah isu.
Karenanya, Ninik dan seluruh jajaran konstituen Dewan Pers yang meliputi organisasi media dan organisasi profesi jurnalistik yang juga mewakili setiap platform menolak keras bergulirnya RUU Penyiaran ini di Badan Legislasi DPR RI. (ant/jay)
Editor : Jay Wijayanto