SITUBONDO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ikut angkat bicara soal polemik pencopotan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar.
Menurut tokoh yang karib disapa Cak Imin itu, pencopotan tersebut justru akan merugikan PBNU sendiri.
“Kalau kemudian KH Marzuqi yang dipecat, yang rugi buka Kiai Marzuqi, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuqi kok dihentikan,” ucap Cak Imin usai menghadiri Haul ke-12 KH Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Ponpes Mamba’ul Hikam, Situbondo, Kamis (28/12) malam.
Cak Imin mengaku heran dengan pencopotan Marzuki. Sebab, menurutnya, dalam sejarah NU tidak ada yang namanya pencopotan dari jabatan.
“Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Wong berjuang di NU itu enggak ada bayarannya, masa kemudian ada pemberhentian, itu bukan tradisi NU,” tutur cucu salah satu pendiri NU, almarhum KH Bisri Syansuri ini.
Seperti diketahui, pencopotan Kiai Marzuki Mustamat sebagai Ketua PWNU Jatim tertuang dalam SK PBNU nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023.
Dalam SK yang ditetapkan di Jakarta pada 16 Desember 2023 itu ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.
Berbagai interpretasi muncul soal pencopotan ini. Termasuk ada yang menduga terkait dengan sikap politik dalam Pilpres 2024.
”Kabarnya, ada usulan dari Syuriah PWNU Jatim. Dugaan saya, mungkin karena pilpres,” kata KH Abdussalam Shobib, pengasuh Ponpes Denanyar Jombang yang juga mantan wakil ketua PWNU Jatim, kemarin.
Belum ada konfirmasi dari Kiai Marzuqi soal pencopotannya, namun Cak Imin menduga pencopotan ini ada kaitannya dengan sikap politik.
"Iya tentu saja ada (kaitannya), tapi masyarakat Nahdliyin yang akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang. Sekali lagi, Kiai Marzuki enggak rugi, wong berjuang di NU nggak ada bayarannya. Itu bukan tradisi NU, ini mencoreng tradisi NU dan tentu ini mengkhawatirkan masa depan. Kalau gitu caranya, nanti pengurus NU jadi PNS saja," kilahnya. (jpc/jay)
Editor : Jay Wijayanto