JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk menyelesaikan persoalan penyatuan media sosial (medsos) dan "e-commerce".
"Nanti itu tugasnya menteri baru, nanti akan saya perintahkan apa-apa, tanyakan ke Pak Menteri kalau sudah (ada detailnya)," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai melantik Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria di Istana Negara Jakarta, Senin pagi.
"Semua bisa dikejar, semua bisa dipercepat, sudah ada wamen, tambah satgas, detailkan persoalan di dalam, bukan soal yang mudah. 'E-commerce' sekarang ini dengan kecepatan perubahan yang sangat cepat banget," tambah Presiden.
Belakangan muncul fenomena digabungkannya "e-commerce" dengan sosial media. Contohnya terjadi di medsos TikTok dengan nama Program "Project Social commerce" atau Project S. "Project S TikTok Shop" pertama kali mencuat di Inggris. Dilaporkan oleh Financial Times, pengguna TikTok di negara tersebut mulai melihat fitur belanja baru bernama "Trendy Beat".
Fitur ini menawarkan barang-barang yang terbukti populer di video. Contohnya alat untuk mengekstrak kotoran telinga atau penyikat bulu hewan peliharaan dari pakaian. Semua barang yang diiklankan dikirim dari China, dijual oleh perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan tersebut, menurut laporan Financial Times, dimiliki perusahaan induk TikTok, ByteDance, yang berbasis di Beijing, China.
Dengan adanya fenomena tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki khawatir dan mendorong agar ada kebijakan yang bisa melindungi produk UMKM di dunia maya, khususnya di "social commerce" karena proyek tersebut dinilai bisa mengancam UMKM lokal.
"Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa, ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu COVID-19, semua pelaku e-Commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM mana produk impor. Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM dan mereka tidak bisa pastikan produknya ini, jadi jangan bohongi saya,” kata Teten.
Teten menuturkan bahwa Pemerintah melihat fenomena project S TikTok Shop di Inggris akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia. Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.
“Di Inggris itu 67 persen algoritma TikTok bisa mengubah behavior konsumen di sana dari yang tidak mau belanja jadi belanja. Bisa mengarahkan produk yang mereka bawa dari China. Mereka juga bisa sangat murah sekali,” ujarnya lagi.
TikTok Shop dinilainya menyatukan media sosial, crossborder commerce dan retail online. Dari 21 juta pelaku UMKM yang terhubung ke ekosistem digital, mayoritas yang dijual di online adalah produk dari China. Sehingga jika tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat, ujarnya pula, pasar digital Tanah Air akan didominasi oleh produk-produk dari China.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menilai perlu adanya koordinasi antar sektor dalam upaya untuk mengatasi ancaman fenomena penggabungan medsos dengan "e-commerce". "e-commerce itu kan teknologinya, platformnya mungkin dari kita, tapi banyak policy dari kementerian atau lembaga lain, khususnya Perdagangan, karena soal kebijakan impor, kebijakan apapun itu kan Kementerian Perdagangan," ujar Budi Arie.
Ia mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian atau lembaga terkait untuk membahas fenomena tersebut. "Jadi nanti mungkin di satgas akan kita rumuskan bersama sinergi antar sektor. Karena terus terang kemajuan ini memerlukan cara berpikir baru juga untuk mengatasi ini," kata dia.
Budi menilai perlu adanya sinergi antar kementerian atau lembaga untuk menghadapi persoalan tersebut. Terkait impor produk, kata dia, yang memiliki wewenang untuk memberikan izin adalah Kementerian Perdagangan, sehingga diperlukan koordinasi dengan kementerian tersebut.
"Kalau e-commerce kan soal izin impornya dari mana? Dari Perdagangan kan. Jadi supaya dipahami, bukan cuma Kemenkominfo yang mengurusi ini tetapi ada kementerian atau lembaga lain yang incharge untuk hal-hal seperti ini," kata Budi. (jpc/ant/jay)
Editor : Jay Wijayanto