"Pertama, penindakan. Harapannya agar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi dan pelakunya jera," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menerima Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait program PAKU Integritas di Jakarta, Selasa (16/11).
Kedua, perbaikan sistem tata kelola keuangan, tata kelola penyelenggaraan layanan publik dan administrasi pemerintahan agar tidak ada celah bagi siapa saja untuk melakukan korupsi.
Terakhir, dalam menerapkan PAKU Integritas, KPK menggunakan strategi pendekatan pendidikan dan peran serta masyarakat agar menumbuhkan integritas dari dalam dirinya untuk tidak mau melakukan praktik korupsi.
Ghufron mengatakan tujuan utama dari program PAKU Integritas ialah untuk menyatukan visi bahwa sebagai aparatur negara, harus bisa menghadirkan fungsi dan tugas negara dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial termasuk di lingkup Kementerian Sosial.
"Kalau sudah empati dan kesadaran akan kehadiran tugasnya untuk menghadirkan negara dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, kami yakin kesadaran itu menumbuhkan komitmen," kata dia.
Kemudian, melalui program PAKU Integritas diharapkan para penyelenggara negara memiliki kesadaran bahwa uang yang ia kelola, wewenang yang dilimpahkan kepadanya bisa dilaksanakan secara konsisten untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di Indonesia. "Sehingga, dengan demikian tidak akan ada lagi koruptor di Kementerian Sosial," ujarnya.
Di satu sisi, KPK juga menerima laporan bahwa Kemensos telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan integritas kepada jajarannya agar tidak tersandung korupsi. Mulai dari sistem kepegawaian dengan memastikan semua layanan tidak ada lagi kegiatan-kegiatan layanan yang berbau uang, hingga setiap belanja negara tidak hanya selesai pada laporan saja tapi dipastikan sampai pada sasarannya. Sebagai contoh penyaluran misalnya sembako.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menginginkan program PAKU Integritas yang dilaksanakan bersama KPK menjadi budaya untuk menangkal segala bentuk praktik korupsi.
"Jadi, bagaimana pendidikan karakter integritas itu menjadi suatu budaya untuk menangkal praktik korupsi, selain perbaikan sistem yang kita buat," kata Mensos Tri Rismaharini di Gedung KPK Jakarta.
Melalui kerja sama antara KPK dengan Kemensos, Risma berharap segala bentuk praktik korupsi terutama di lingkungan kementerian yang dipimpinnya dapat dicegah sebelum terjadinya penyimpangan. "Kami menyambut baik meskipun selama ini saya juga sudah berupaya mewujudkan hal itu," kata eks Wali Kota Surabaya tersebut.
Menurut dia, melalui program PAKU Integritas yang digagas oleh lembaga antirasuah tersebut, maka upaya-upaya yang telah dilakukannya selama ini akan jauh lebih mudah diterapkan karena dibantu langsung oleh KPK.
Apalagi, program pendidikan antikorupsi yang diberikan oleh KPK tersebut akan menyasar langsung para pejabat atau penyelenggara negara untuk jangka pendek dan panjang. "Jadi akan lebih mudah dan cepat bersama KPK," ujarnya.
Dalam waktu dekat, para pejabat di lingkup Kemensos terutama eselon satu akan melakukan pendidikan dan latihan sesuai program PAKU Integritas yang telah disusun oleh KPK. (antara/jay) Editor : Administrator