Kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jatim dinilai masih membuat dilema. Sebab meski jumlahnya berkurang, namun belanja pegawai dianggap masih terlalu besar.
Baehaqi Almutofif/Radar Surabaya
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jatim Muhammad Sirot dalam sidang paripurna dengan agenda tanggapan fraksi atas nota keuangan gubernur pada Rancangann-APBD 2018, Jumat (20/10) mengatakan, ada beberapa catatan kritis. Dia manganggap antara belanja belanja langsung dan tidak langsung masih jomplang.
Belanja pegawai ini dianggap cukup besar jika dibandingkan dengan besaran pembangunan infrastruktur. Untuk itu pihaknya meminta ada presentase yang pas diantara keduanya. Mengingat pertumbuhan ekonomi sangat baik di Jatim.
“Dana belanja kita ada penurunan. Jika pada P-APBD 2017 sebesar Rp 30,281 trilliun, maka di R-APBD Rp 29,706 trillun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang baik ini, tidak seharusnya penemerimaan dan belanja mengalami penurunan. Agar resesi ekonomi tidak berlanjut ke depresi ekonomi,” ujar Sirot, Selasa (24/10).
Secara keseluruhan, baik penerimaan maupun pendapatan Jatim, ada penurunan. Dari P-APBD 2017 sebesar Rp 28,881 Trilliun, dalam R-APBD Rp 28,043 Trilliun.
“Apa benar penerimaan PABD tahun ini lebih besar dari perkiraan penerimaan daerah pada R-APBD tahun depan,” jelasnya.
Proyeksi penurunan pendapatan daerah ini dapat memberi indikasi. Adanya jarak yang cukup lebar antara potensi riil pendapatan dengan proyeksi yang ditetapkan. Seharusnya proyeksi pendapatan tidak terlalu jauh dengan potensinya. Artinya kemungkinan ada lost income yang kurang dimaksimalkan.
Kendati demikian, dalam kesempatan sebelumnya Gubernur Jatim Soekarwo mengakui pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat mengenai hal tersebut. Jadi tidak hanya posisi guru serta tenaga kesehatan yang memang kurang.
"Ini kan kompetensi khusus yang kita usulkan. Tidak saja guru dan tenaga kesehatan. Karena yang dibuka tahun ini guru dan tenaga kesehatan ,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, Senin (11/9)
Namun, masalah perekrutan ASN, pihaknya tidak bisa menambah. Sebab bukan pembuat keputusan. "Tidak ada usulan. Tapi ada permintaan yang sangat khusus. Seperti penyuluh pertanian dan yang memiliki disiplin ilmu bidang pertanian dan perkebunan," bebernya.
Meski begitu, Pemprov Jatim tetap menyatakan telah mengirimkan surat kepada ke pemerintah pusat terkait kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Editor : Administrator