RADAR SURABAYA - Pemerintah Tiongkok kian memperketat pengawasan konten di media sosial dengan memperkenalkan aturan baru bertajuk “No Degree, No Advice”. Kebijakan ini menyasar akun-akun yang membagikan informasi di bidang kesehatan, hukum, keuangan, dan pendidikan tanpa memiliki latar belakang keahlian yang jelas.
Dalam aturan tersebut, kreator konten diwajibkan memiliki kualifikasi akademik atau sertifikasi resmi sesuai bidang yang dibahas. Jika tidak, akun mereka berisiko dihapus, bahkan pemiliknya bisa dikenai sanksi denda.
Baca Juga: Vatikan Desak Presiden AS Donald Trump Hentikan Serangan ke Iran, Peringatkan Risiko Eskalasi
Langkah ini diambil untuk menekan maraknya penyebaran hoaks serta munculnya “pakar dadakan” yang dinilai meresahkan masyarakat.
Otoritas di menilai, informasi yang tidak akurat—terutama terkait kesehatan—dapat berdampak serius. Banyak kasus menunjukkan masyarakat mengikuti saran medis dari sumber tidak kredibel, yang berujung pada kesalahan penanganan penyakit hingga membahayakan keselamatan.
Selain sektor kesehatan, pemerintah juga menyoroti konten hukum dan keuangan. Informasi yang keliru di bidang tersebut dinilai bisa menyesatkan publik dalam mengambil keputusan penting, seperti investasi atau penyelesaian perkara hukum.
Baca Juga: Hilal Sulit Dilihat di Surabaya, 1 Syawal 1447 H Diprediksi Jatuh 21 Maret
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya lebih luas dalam membersihkan ekosistem digital. Pemerintah ingin memastikan bahwa informasi yang beredar di ruang publik berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, langkah ini juga memicu perdebatan. Sebagian pihak menilai aturan tersebut efektif untuk meningkatkan kualitas informasi. Tapi, ada pula yang khawatir kebijakan ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di media sosial.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan serta membangun kepercayaan publik terhadap konten digital yang beredar. (*)
Editor : Lambertus Hurek