RADAR SURABAYA – Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir menjadi panggung utama operasi militer Amerika Serikat.
Dari perang untuk katanya membebaskan negara sekutu, menggulingkan rezim otoriter, hingga memerangi jaringan terorisme global, Washington telah berulang kali mengirim pasukan ke kawasan yang kaya sumber daya energi tersebut.
Namun lebih dari tiga dekade setelah intervensi militer besar pertama pada awal 1990-an, sejumlah negara yang menjadi lokasi operasi tersebut justru masih menghadapi konflik berkepanjangan, krisis kemanusiaan, dan instabilitas politik.
Perdebatan mengenai efektivitas intervensi militer itu kembali mengemuka setelah serangan terhadap Iran pada akhir Februari lalu yang dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei.
Operasi tersebut disebut sebagai bagian dari strategi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan program nuklir Iran serta mendorong perubahan politik di negara tersebut.
Meski demikian, banyak pakar hubungan internasional menilai bahwa sejarah menunjukkan intervensi militer di Timur Tengah sering kali menghasilkan konsekuensi yang jauh lebih kompleks dibandingkan tujuan awalnya.
Diplomat Amerika sekaligus mantan penasihat keamanan nasional, Philip Gordon, pernah merangkum dilema tersebut dalam sebuah tulisan yang terkenal.
Menurutnya, baik intervensi maupun ketidakhadiran Amerika Serikat di sejumlah konflik Timur Tengah sama-sama berpotensi menghasilkan “bencana yang sangat mahal”.
Irak: Awal Era Intervensi Pasca-Perang Dingin
Konflik di Irak sering dianggap sebagai titik awal keterlibatan militer Amerika Serikat dalam skala besar di Timur Tengah modern.
Pada 1990, rezim Saddam Hussein menginvasi Kuwait dengan tujuan menguasai cadangan minyak negara tersebut sekaligus memperkuat posisi Irak di kawasan Teluk.
Invasi tersebut memicu respons internasional. Amerika Serikat kemudian memimpin koalisi militer multinasional yang didukung United Nations dalam konflik yang dikenal sebagai Gulf War.
Operasi militer Operation Desert Storm menunjukkan dominasi teknologi militer Amerika Serikat. Dalam waktu hanya beberapa pekan, pasukan koalisi berhasil mengusir tentara Irak dari Kuwait.
Meski operasi tersebut dianggap sebagai kemenangan militer yang cepat dan efektif, dampaknya terhadap Irak jauh lebih panjang.
Negara tersebut menghadapi sanksi internasional, krisis ekonomi, dan ketegangan politik internal yang meningkat.
Ketegangan itu memuncak kembali pada 2003 ketika Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan invasi kedua ke Irak dengan alasan rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal serta diduga memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional.
Namun setelah invasi tersebut, senjata yang dimaksud tidak pernah ditemukan.
Keputusan untuk membubarkan tentara Irak setelah invasi juga dianggap sebagai salah satu kesalahan strategis terbesar dalam operasi tersebut.
Ribuan personel militer yang kehilangan pekerjaan kemudian bergabung dengan berbagai kelompok pemberontak.
Konflik sektarian antara kelompok Sunni, Syiah, dan Kurdi pun meningkat tajam.
Kondisi tersebut membuka jalan bagi kemunculan kelompok ekstremis Islamic State, yang pada 2014 sempat menguasai sebagian besar wilayah Irak dan Suriah.
Menurut lembaga pemantau konflik Iraq Body Count, sedikitnya 300.000 orang tewas akibat kekerasan langsung sejak invasi 2003. Sejumlah penelitian lain memperkirakan jumlah korban sebenarnya bisa jauh lebih besar.
Afghanistan: Perang Terpanjang Amerika Serikat
Jika invasi Irak menjadi salah satu perang paling kontroversial, konflik di Afghanistan tercatat sebagai perang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.
Perang tersebut dimulai setelah serangan September 11 attacks yang menewaskan hampir 3.000 orang di Amerika Serikat.
Washington kemudian melancarkan operasi militer untuk menghancurkan jaringan Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden.
Operasi tersebut juga bertujuan menggulingkan rezim Taliban, yang saat itu memberikan perlindungan kepada jaringan tersebut.
Taliban berhasil digulingkan dengan cepat pada akhir 2001. Namun perang tidak berakhir.
Kelompok tersebut kemudian melakukan perlawanan gerilya yang berlangsung selama hampir dua dekade melawan pasukan Amerika Serikat dan negara anggota NATO.
Selama perang berlangsung, Amerika Serikat juga mencoba membangun institusi pemerintahan baru di Afghanistan, termasuk tentara nasional dan aparat keamanan.
Namun banyak pengamat menilai proyek “nation-building” tersebut gagal menciptakan institusi yang kuat.
Ketika pasukan Barat mulai menarik diri pada 2021, Taliban dengan cepat merebut kembali wilayah-wilayah penting dan akhirnya menguasai ibu kota Kabul.
Penelitian Costs of War Project memperkirakan lebih dari 176.000 orang tewas selama konflik tersebut, termasuk warga sipil, tentara Afghanistan, serta pejuang Taliban.
Libya: Revolusi yang Berujung Kekosongan Kekuasaan
Gelombang protes yang dikenal sebagai Arab Spring pada 2011 juga membawa Amerika Serikat kembali terlibat dalam konflik di Timur Tengah.
Di Libia, demonstrasi rakyat terhadap pemerintahan Muammar Gaddafi berkembang menjadi perang saudara.
Amerika Serikat bersama negara-negara NATO kemudian melancarkan operasi militer untuk melindungi warga sipil dan membantu kelompok pemberontak.
Serangan udara tersebut akhirnya membantu pasukan pemberontak merebut ibu kota Tripoli pada Oktober 2011. Gaddafi ditangkap dan kemudian tewas.
Namun setelah runtuhnya rezim tersebut, Libya justru mengalami kekosongan kekuasaan yang memicu munculnya berbagai milisi bersenjata.
Lebih dari satu dekade kemudian, negara tersebut masih terpecah antara berbagai kelompok politik dan militer yang bersaing memperebutkan kendali wilayah.
Suriah: Konflik Multinasional yang Kompleks
Perang saudara di Suriah merupakan salah satu konflik paling kompleks dalam sejarah modern Timur Tengah.
Konflik tersebut dimulai pada 2011 ketika demonstrasi rakyat menentang pemerintahan Bashar al-Assad berubah menjadi perang bersenjata.
Seiring waktu, konflik tersebut melibatkan banyak aktor internasional.
Rusia dan Iran memberikan dukungan militer kepada pemerintah Suriah, sementara Turki dan sejumlah negara Barat mendukung kelompok pemberontak.
Amerika Serikat masuk ke konflik tersebut pada 2014 dengan fokus memerangi ISIS serta memberikan dukungan kepada kelompok Syrian Democratic Forces.
Serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya berhasil melemahkan ISIS secara signifikan.
Namun meskipun kelompok tersebut kehilangan wilayah yang sebelumnya dikuasai, situasi politik Suriah tetap rapuh dan negara tersebut masih terpecah.
Suriah kini dipimpin Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.
Yaman: Krisis Kemanusiaan Terbesar
Konflik di Yaman sering disebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Perang dimulai pada 2014 ketika pemberontak Houthi movement merebut ibu kota Sana'a.
Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi kemudian melancarkan operasi militer untuk melawan kelompok tersebut.
Amerika Serikat memberikan dukungan logistik, intelijen, serta penjualan senjata kepada koalisi tersebut.
Konflik berkepanjangan ini memicu bencana kemanusiaan besar.
Menurut organisasi Campaign Against Arms Trade, lebih dari 377.000 orang meninggal akibat perang hingga 2023.
Sementara itu, data United Nations menunjukkan hampir 80 persen penduduk Yaman kini bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Warisan Konflik
Profesor hubungan global di American University in Cairo, Ibrahim Awad, menilai bahwa banyak konflik di Timur Tengah tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi militer.
Menurutnya, akar masalah di kawasan tersebut mencakup persoalan politik, ekonomi, identitas, dan rivalitas regional yang kompleks.
“Ketidakstabilan di kawasan ini sering kali diperparah oleh intervensi eksternal,” ujarnya.
Lebih dari tiga dekade setelah Perang Teluk, Timur Tengah masih menjadi panggung utama rivalitas geopolitik global.
Bagi banyak negara di kawasan tersebut, dampak dari berbagai intervensi militer itu masih terasa hingga hari ini, baik dalam bentuk konflik berkepanjangan, krisis kemanusiaan, maupun negara yang terus berjuang mencari stabilitas.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan