RADAR SURABAYA– Tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru runding konflik Amerika Serikat (AS)–Israel dengan Iran menuai pro dan kontra.
Di tengah eskalasi militer yang kian memanas, sejumlah analis menilai langkah tersebut “sangat tidak realistis” dan sulit diwujudkan secara diplomatik maupun politik.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Bahkan, apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Prabowo disebut bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi langsung.
Langkah ini muncul setelah serangan AS–Israel ke Iran pada akhir Februari 2026 memperluas konflik di kawasan Timur Tengah.
Kritik: AS Jarang Terima Mediasi Pihak Ketiga
Mantan Duta Besar RI untuk AS, Dino Patti Djalal, mempertanyakan efektivitas tawaran tersebut. Menurutnya, secara historis AS jarang menerima campur tangan pihak ketiga dalam konflik strategisnya.
“Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi politik dan logistik, mediasi dinilai sulit dilakukan karena Indonesia harus menjembatani kepentingan Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta otoritas Iran dalam situasi perang terbuka.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan keraguannya. Ia menilai ketimpangan posisi Indonesia dengan AS membuat peluang menjadi mediator efektif semakin kecil.
Disebut “Gimmick” dan Upaya Pencitraan
Sejumlah pengamat menilai tawaran mediasi lebih bernuansa simbolik. Pengamat pertahanan dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menyebut gagasan tersebut sebagai “gimmick”
karena Indonesia belum memiliki leverage politik, ekonomi, maupun militer yang signifikan dalam konflik tersebut.
Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama, bahkan menilai langkah ini sebagai upaya “memoles citra” di tengah krisis global.
Konflik sendiri semakin kompleks setelah laporan wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan terbaru.
Kondisi ini diprediksi memperpanjang ketegangan dan memperkecil peluang negosiasi dalam waktu dekat.
Dampak Global: Penutupan Selat Hormuz
Iran merespons serangan dengan menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati selat ini setiap hari.
Penutupan tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dan kekhawatiran gangguan pasokan energi global. Jika krisis berlangsung lama, harga minyak diprediksi dapat menembus 100 dolar AS per barel.
Imbas ke Indonesia: Harga BBM dan Inflasi Terancam Naik
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia berpotensi terdampak signifikan. PT Pertamina (Persero) menyatakan telah melakukan mitigasi risiko melalui diversifikasi pasokan dan optimalisasi kilang domestik.
Data menunjukkan Indonesia mengimpor ratusan ribu barel minyak per hari, dengan sebagian berasal dari kawasan Timur Tengah.
Gangguan distribusi berisiko meningkatkan biaya logistik, harga BBM, serta tekanan terhadap APBN akibat beban subsidi energi.
Kenaikan harga energi juga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
Nasib WNI di Iran
Di tengah eskalasi konflik, Kedutaan Besar RI (KBRI) Teheran mencatat sedikitnya 329 warga negara Indonesia (WNI) berada di Iran. Hingga kini, belum ada laporan ancaman langsung terhadap WNI, namun kewaspadaan terus ditingkatkan.
KBRI berkoordinasi dengan Kemlu untuk memantau situasi dan menyiapkan langkah perlindungan jika diperlukan.
Konflik Berpotensi Berkepanjangan
Sejumlah analis memprediksi konflik AS–Israel dengan Iran tidak akan selesai dalam waktu singkat. Selain faktor geopolitik dan perebutan pengaruh di Timur Tengah, dinamika pascapergantian kepemimpinan di Iran dinilai akan memperumit jalur diplomasi.
Di tengah situasi tersebut, tawaran mediasi Indonesia memicu perdebatan: apakah menjadi langkah diplomatik berani di panggung global atau justru strategi yang terlalu ambisius dalam konflik berskala besar.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan