RADAR SURABAYA – Dukungan warga Amerika Serikat (AS) terhadap Israel turun ke level terendah dalam sejarah survei terbaru, menyusul perang yang terus berkecamuk di Gaza.
Jajak pendapat yang dirilis lembaga riset opini publik Gallup pada Jumat (27/2) menunjukkan pergeseran signifikan sikap publik AS terhadap konflik Israel–Palestina.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 41 persen responden menyatakan lebih bersimpati kepada Palestina, sementara 36 persen masih lebih bersimpati kepada Israel.
Angka ini berbanding terbalik dengan situasi sebelum serangan Oktober 2023, ketika mayoritas warga AS (54 persen) menyatakan dukungan lebih besar kepada Israel dan 31 persen kepada Palestina.
Perubahan ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam dinamika opini publik AS terkait konflik Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir.
Pergeseran Tajam di Kalangan Demokrat dan Independen
Survei menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Partai Demokrat kini secara konsisten lebih bersimpati kepada Palestina.
Sebanyak 65 persen responden Demokrat menyatakan dukungan terhadap Palestina, sementara hanya 17 persen yang berpihak pada Israel.
Pergeseran signifikan juga terjadi di kalangan pemilih independen. Untuk pertama kalinya, kelompok ini lebih banyak bersimpati kepada Palestina (41 persen) dibandingkan Israel (30 persen). Pada tahun sebelumnya, independen masih cenderung mendukung Israel dengan selisih tipis.
Sementara itu, Partai Republik tetap menjadi basis dukungan utama Israel. Tujuh dari sepuluh pemilih Republik menyatakan simpati kepada Israel. Namun, dukungan ini turun 10 poin dibandingkan 2024—menjadi yang terendah sejak 2004.
Isu Israel bahkan memicu perdebatan di internal gerakan konservatif, termasuk di lingkaran MAGA. Beberapa tokoh konservatif mulai mempertanyakan kebijakan luar negeri AS terhadap Israel.
Generasi Muda AS Berbalik Arah
Temuan paling mencolok terlihat pada kelompok usia 18–34 tahun. Untuk pertama kalinya sejak 2001, mayoritas generasi muda AS menyatakan lebih bersimpati kepada Palestina.
Hanya 23 persen responden muda yang menyatakan simpati kepada Israel—angka terendah sepanjang pencatatan Gallup. Dukungan kelompok ini terhadap Israel merosot dari 45 persen tahun lalu menjadi 28 persen tahun ini.
Sebaliknya, kelompok usia di atas 55 tahun masih lebih condong kepada Israel, dengan 49 persen menyatakan simpati. Namun, angka tersebut juga turun dan untuk pertama kalinya sejak 2005 berada di bawah 50 persen.
Dukungan terhadap Negara Palestina Stabil
Selain mengukur simpati terhadap kedua pihak, Gallup juga menanyakan pandangan warga AS terkait pembentukan negara Palestina merdeka di Tepi Barat dan Gaza.
Hasilnya menunjukkan sekitar enam dari sepuluh responden mendukung pembentukan negara Palestina—angka yang relatif stabil sejak 2020.
Dampak Perang Gaza terhadap Opini Publik
Pergeseran opini ini terjadi setelah serangan 7 Oktober 2023 di Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.
Respons militer Israel di Gaza sejak saat itu menimbulkan korban besar di pihak Palestina, dengan lebih dari 72.000 orang dilaporkan tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak.
Situasi tersebut juga menyeret Israel ke ranah hukum internasional. International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selain itu, Afrika Selatan mengajukan gugatan dugaan genosida terhadap Israel di International Court of Justice (ICJ), yang kemudian didukung sejumlah negara lain.
Tren Penurunan Sejak 2019
Meski penurunan dukungan terhadap Israel meningkat tajam setelah perang Gaza, laporan Gallup mencatat bahwa tren tersebut sebenarnya telah dimulai sejak 2019.
Faktor perubahan demografi, polarisasi politik, serta meningkatnya eksposur publik terhadap situasi kemanusiaan di Gaza disebut berkontribusi terhadap pergeseran tersebut.
Dengan semakin terbelahnya opini publik AS, kebijakan luar negeri Washington terhadap konflik Israel–Palestina diperkirakan akan menjadi isu politik sensitif menjelang agenda politik nasional berikutnya.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan