RADAR SURABAYA - Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali menemui jalan buntu dalam putaran kedua yang digelar di Jenewa, Swiss.
Meski kedua pihak menyebut suasana pembicaraan “konstruktif”, perbedaan mendasar soal pengayaan uranium dan pencabutan sanksi masih menjadi penghalang utama tercapainya kesepakatan baru.
Pembicaraan yang dimediasi Oman itu merupakan kelanjutan dari pertemuan awal pada 6 Februari. Namun, hingga kini belum ada terobosan konkret yang mampu menjembatani kepentingan Washington dan Teheran.
Iran Tegaskan Hak Pengayaan Uranium
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, datang bersama tim teknis dan menyatakan siap melanjutkan perundingan selama beberapa hari bahkan pekan jika diperlukan.
Seusai lebih dari tiga jam dialog tidak langsung dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, Araghchi menyebut atmosfer negosiasi berjalan positif.
Namun, pernyataan optimistis itu tidak serta-merta mengubah substansi konflik. Menurut analis hubungan internasional dari George Washington University, Mohammad Ghaedi, posisi kedua negara masih bertolak belakang.
“AS tidak menerima pengayaan uranium Iran. Itu garis merah mereka. Teheran juga tidak akan menghentikan pengayaan,” ujarnya.
Bagi Washington, penghentian total pengayaan uranium menjadi syarat utama guna mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Sebaliknya, Iran menegaskan program nuklirnya bertujuan damai dan berada dalam koridor hukum internasional.
Peran IAEA dan Isu Sanksi
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, menegaskan fasilitas nuklir Iran tetap terbuka bagi pengawasan International Atomic Energy Agency (IAEA). Araghchi juga sempat bertemu Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, menjelang perundingan.
Sebagai kompromi, Teheran memberi sinyal bersedia membatasi pengayaan uranium hingga tingkat tertentu dan memindahkan stok uranium yang diperkaya 60 persen ke negara ketiga.
Namun, Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi sebagai imbalan—tuntutan yang sejauh ini belum disetujui Washington.
Isu lain, seperti program rudal balistik Iran dan dukungan terhadap kelompok militan di kawasan, tidak masuk dalam agenda utama perundingan kali ini.
Ketegangan Militer di Selat Hormuz
Di luar meja diplomasi, ketegangan justru meningkat. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, kembali melontarkan kritik keras terhadap Presiden AS Donald Trump dan menuding Washington berupaya mendorong perubahan rezim di Teheran.
Sebagai respons terhadap tekanan tersebut, Iran menggelar latihan militer di kawasan Selat Hormuz—jalur strategis yang menjadi pintu utama distribusi minyak dunia. Garda Revolusi Iran bahkan menembakkan rudal dalam latihan tersebut sebagai unjuk kekuatan.
Washington membalas dengan mengerahkan dua kapal induk, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, ke kawasan Timur Tengah.
Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan negaranya memiliki “banyak opsi” untuk mencegah Iran memperoleh bom atom.
Dalam artikel opini di The Wall Street Journal, Araghchi memperingatkan bahwa Iran akan “berjuang dengan semua cara yang tersedia” apabila perang pecah. Ia menilai konflik terbuka berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan mengguncang stabilitas kawasan.
Prospek Negosiasi Selanjutnya
Sumber pemerintahan AS menyebut ada kemajuan terbatas dalam pembicaraan di Jenewa. Iran dikabarkan akan kembali dalam dua pekan dengan proposal rinci guna menjembatani perbedaan.
Meski Ramadan tengah berlangsung, para analis menilai tidak ada jaminan bahwa faktor religius akan menahan potensi eskalasi militer. Untuk saat ini, diplomasi dan ancaman berjalan beriringan.
Negosiasi AS–Iran masih berada di persimpangan: apakah akan menuju kompromi baru atau justru memicu konfrontasi yang lebih luas di Timur Tengah.
Selat Hormuz pun tetap menjadi simbol betapa tipisnya jarak antara meja perundingan dan medan konflik.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan