RADAR SURABAYA - Rakyat Bangladesh bersiap memberikan suara dalam pemilihan umum ke-13 pada Kamis (12/2), pemilu pertama setelah pemberontakan Juli 2024 yang menggulingkan pemerintahan lama.
Pemerintah menetapkan tiga hari libur nasional mulai 10 Februari untuk mendukung kelancaran pemungutan suara, sementara ribuan warga berbondong-bondong pulang ke daerah asal mereka di tengah pembatasan transportasi umum.
Tabish Mahdi, seorang pemilih terdaftar di distrik Rangpur yang bekerja di ibu kota Dhaka, mengaku kesulitan mendapatkan tiket bus akibat lonjakan perjalanan.
“Sepertinya orang-orang sangat antusias dengan pemilu ini karena mereka tidak dapat memberikan suara pada pemilu sebelumnya di bawah rezim Sheikh Hasina,” katanya kepada Anadolu.
Lonjakan perjalanan ini memicu kemacetan di sejumlah jalan utama yang menghubungkan Dhaka dengan wilayah lain, menurut laporan media lokal.
Antusiasme warga terlihat jelas, terutama dari kalangan pemilih pemula yang jumlahnya mencapai seperempat dari total 120,7 juta pemilih terdaftar.
Mereka sebelumnya berperan besar dalam gerakan protes 2024 dan kini diharapkan membawa perubahan dalam budaya politik Bangladesh.
Pemilu kali ini digelar setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina digulingkan pada Agustus 2024 dan melarikan diri ke India, mengakhiri 15 tahun kekuasaan Partai Liga Awami.
Pemerintahan sementara di bawah Muhammad Yunus kini memfasilitasi transisi menuju tata kelola baru.
Kelompok advokasi HAM CAGE International menilai pemilu ini sebagai momen krusial bagi Bangladesh.
“Pemilu ini adalah kesempatan bagi Bangladesh untuk beralih dari pemerintahan otoriter menuju tata kelola yang lebih baik, dengan mengatasi kesalahan masa lalu dan mereformasi lembaga negara,” tulis pernyataan resmi CAGE.
Sekitar 330 pengamat internasional dari berbagai negara dan organisasi, termasuk Uni Eropa, Persemakmuran, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), turut memantau jalannya pemungutan suara.
Hampir 2.000 kandidat dari lebih 50 partai serta calon independen bersaing memperebutkan 300 kursi parlemen.
Selain pemilu legislatif, referendum reformasi juga digelar bersamaan untuk memperkuat agenda perubahan sistem administrasi negara.
Sejumlah tim pengamat asing telah bertemu dengan kepala pemerintahan sementara Muhammad Yunus menjelang pelaksanaan pemilu, menegaskan pentingnya transparansi dan kredibilitas proses demokrasi ini. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari