RADAR SURABAYA - Myanmar resmi menggelar fase pertama pemilihan umum pada Minggu (28/12), menjadi pemilu pertama sejak kudeta militer Februari 2021.
Sebanyak 102 kota kecil melaksanakan pemungutan suara, yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 06.00 waktu setempat.
Fase kedua dan ketiga akan digelar pada 11 dan 25 Januari 2026. Hasil akhir baru akan diketahui setelah seluruh tahapan selesai.
Pemilu ini disebut junta sebagai langkah menuju demokrasi, meski berlangsung di tengah perang saudara dan konflik etnis yang masih meluas.
Menurut laporan resmi, lebih dari 4.800 kandidat dari 57 partai bersaing dalam pemilu kali ini. Namun, hanya enam partai yang ikut serta secara nasional. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mengajukan sekitar 1.018 kandidat, menjadikannya kekuatan dominan dalam kontestasi.
Myanmar memiliki parlemen bikameral dengan 664 kursi, 440 di majelis rendah dan 224 di majelis tinggi.
Setelah pemungutan suara selesai, parlemen harus bersidang dalam waktu tiga bulan untuk memilih ketua dan presiden, sebelum kepala negara menunjuk perdana menteri.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenhub Myanmar, dalam pernyataan singkat, menegaskan bahwa pemilu ini adalah bagian dari transisi menuju pemerintahan sipil.
“Kami berkomitmen memastikan proses berjalan sesuai jadwal. Namun, keamanan tetap menjadi tantangan utama di sejumlah wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, mengingatkan bahwa pemilu berlangsung dalam iklim ketakutan.
“Civilians are being coerced from all sides, forced by the military to vote and threatened by armed opposition groups to boycott. These elections are clearly taking place in an environment of violence and repression (Warga sipil dipaksa dari segala sisi, dipaksa oleh militer untuk memberikan suara dan diancam oleh kelompok oposisi bersenjata untuk memboikot. Pemilu ini jelas berlangsung dalam lingkungan kekerasan dan penindasan),” tegasnya.
Media internasional melaporkan bahwa pemilu fase pertama berjalan dengan pengawasan ketat militer.
Banyak laporan menyebut adanya intimidasi terhadap warga agar datang ke TPS, sementara oposisi menyerukan boikot.
Diperkirakan, Jenderal Min Aung Hlaing yang memimpin junta sejak 2021 akan mencalonkan diri sebagai presiden setelah seluruh tahapan selesai.
Pemilu Myanmar 2025/2026 menjadi ujian besar bagi legitimasi junta militer. Meski digelar sebagai simbol kembalinya demokrasi, kenyataan di lapangan menunjukkan proses berlangsung di tengah konflik, intimidasi, dan ketidakpastian politik.
Dunia internasional menyoroti jalannya pemilu ini sebagai penentu masa depan Myanmar setelah empat tahun berada di bawah pemerintahan darurat. (net/nur)
Editor : Nurista Purnamasari