Radar Surabaya – Prancis tengah menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran setelah pemerintahan Perdana Menteri Francois Bayrou tumbang melalui mosi tidak percaya pada Minggu (8/9). Aksi unjuk rasa yang mengusung tajuk Block Everything melumpuhkan berbagai sektor transportasi nasional dan memicu bentrokan dengan aparat keamanan.
Akar dari protes ini bermula dari usulan pemangkasan dua hari libur nasional yang diajukan kabinet Bayrou sebagai bagian dari kebijakan penghematan untuk menekan defisit negara. Pemerintah juga mengumumkan rencana penghematan senilai 44 miliar euro, yang menuai reaksi keras dari masyarakat dan sejumlah kelompok pekerja.
Keruntuhan kabinet Bayrou memicu eskalasi protes yang berlangsung di berbagai wilayah, terutama di ibu kota Paris. Massa turun ke jalan membakar tempat sampah, mendirikan barikade, serta memblokade jalur lingkar dan rel trem di Porte de Montreuil, Paris timur. Ketegangan memuncak di sekitar Gare du Nord, salah satu stasiun tersibuk di Eropa, ketika ratusan demonstran berkumpul sejak pagi dan berusaha menerobos barikade polisi.
Pemerintah Prancis mengerahkan lebih dari 80.000 aparat keamanan untuk meredam gejolak sosial. Hingga Rabu (10/9), tercatat lebih dari 200 orang ditangkap akibat keterlibatan dalam aksi anarkis dan penghadangan fasilitas publik.
Sejumlah warga menyampaikan alasan mereka terlibat dalam aksi tersebut. Seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai aktris, Marie, mengatakan, “Kami muak dengan semua ini.” Ia menambahkan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk perlawanan terhadap Presiden Emmanuel Macron.
“Hari ini kami ingin menunjukkan kepada (Presiden Prancis Emmanuel) Macron bahwa kami sudah tidak tahan lagi. Dia tidak bisa terus mengabaikan rakyat. Saya juga menolak pemangkasan anggaran sektor kebudayaan,” tegasnya.
Seorang pengemudi yang turut membersihkan jalur umum dari tumpukan sepeda dan sampah mengungkapkan simpatinya. “Saya mengerti kemarahan mereka. Ada sesuatu yang memang harus dilakukan,” ujarnya.
Aksi Block Everything digerakkan melalui kanal media sosial dan Telegram tanpa struktur kepemimpinan yang jelas. Protes semakin meluas setelah Presiden Macron menunjuk Sebastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Bayrou. Pemerintah merespons dengan menyelenggarakan rapat krisis lintas kementerian.
“Tidak ada blokade yang akan ditoleransi,” ujar Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau pada Rabu pagi (10/9).
Berbeda dari gerakan Rompi Kuning pada 2018 yang lebih terorganisasi, Block Everything tetap menunjukkan kekuatan mobilisasi massa yang besar. Dukungan pun datang dari dua serikat pekerja besar, CGT dan SUD, yang telah mengumumkan rencana mogok nasional pada 18 September mendatang. Berdasarkan survei Ipsos, hampir 50 persen warga Prancis menyatakan simpati terhadap gerakan ini, termasuk sejumlah pendukung partai sayap kanan National Rally.
Sektor kesehatan dan farmasi turut bergabung dalam aksi, menentang kebijakan pemangkasan biaya medis. Serikat pekerja memperingatkan bahwa sekitar 6.000 apotek terancam tutup apabila kebijakan tersebut tetap dilaksanakan. Tuntutan juga mencuat agar Presiden Macron membubarkan Majelis Nasional dan menggelar pemilu lebih awal.
Situasi di Prancis mencerminkan gelombang keresahan global, menyusul demonstrasi yang terjadi di Nepal sejak awal pekan serta aksi serupa yang melanda Indonesia beberapa hari sebelumnya. (ray/mel/fir)
Editor : M Firman Syah