RADAR SURABAYA – Krisis kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Bencana kelaparan yang melanda warga sipil bukan semata akibat perang, tapi juga imbas kebijakan Israel yang sejak lama membatasi akses barang penting ke wilayah itu.
Selama bertahun-tahun, Israel mempertahankan blokade ketat. Barang masuk, mulai makanan, bahan bakar, hingga obat-obatan, selalu dikendalikan. Situasi makin parah setelah Oktober 2023, ketika serangan besar terjadi. Sejak itu, blokade berubah menjadi pengepungan hampir total.
Pasokan vital yang sebelumnya masih bisa masuk, kini dihentikan sepenuhnya. Truk bantuan kemanusiaan ditolak, listrik padam berhari-hari, bahkan air bersih sulit didapat. Warga sipil kehilangan ruang untuk sekadar bertahan hidup.
”Inilah bentuk hukuman kolektif. Blokade semacam ini melanggar hukum internasional,” tegas pernyataan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Maret 2025.
Laporan PBB menyebutkan, tingkat kelaparan di Gaza saat ini masuk kategori darurat. Banyak anak-anak mengalami malnutrisi akut. Rumah sakit kewalahan, tenaga medis tidak lagi memiliki persediaan dasar untuk menolong pasien.
Situasi itu memperburuk penderitaan lebih dari dua juta warga Gaza yang terjebak tanpa jalan keluar. Organisasi kemanusiaan internasional mendesak gencatan senjata dan dibukanya akses penuh bantuan.
Namun, hingga kini, Israel tetap menutup jalur darat utama. Alasannya, keamanan dan ancaman serangan dari kelompok bersenjata. Di sisi lain, seruan dunia internasional kian nyaring agar akses kemanusiaan dipulihkan segera.
Jika blokade tidak dicabut, pakar menilai bencana kelaparan bisa menjadi tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern Gaza. (*)
Editor : Lambertus Hurek