RADAR SURABAYA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan pernyataan keras kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Trump mengecam klaim kemenangan yang disampaikan Khamenei setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel yang difasilitasi AS.
Trump menyebut dirinya secara pribadi telah menghentikan serangan udara besar-besaran Israel ke Teheran. Ia bahkan mengklaim mengetahui lokasi Khamenei namun memilih untuk tidak mengizinkan serangan terhadap sang pemimpin Iran.
"Saya tahu PERSIS di mana dia bersembunyi, dan tidak mengizinkan Israel atau Angkatan Bersenjata AS — yang sejauh ini paling hebat dan kuat di dunia — mengakhiri hidupnya," ujar Trump melalui media sosial Truth Social.
Khamenei dalam pidato televisi pertamanya sejak gencatan senjata dimulai Selasa lalu menyebut Iran berhasil memberikan pukulan telak terhadap Israel dan Amerika Serikat.
Trump langsung membalas pernyataan tersebut lewat konferensi pers dan unggahan lanjutan di media sosial. Ia mengejek penampilan dan klaim kemenangan Khamenei.
"Saya akan menanggapi pernyataan Ayatollah kemarin bahwa mereka menang dalam perang. Astaga… Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Anda dihajar habis-habisan," kata Trump kepada wartawan.
Dalam unggahan berikutnya, Trump mempertanyakan kredibilitas Khamenei dan menegaskan kerusakan yang dialami Iran.
"Mengapa pemimpin tertinggi palsu itu, Ayatollah Ali Khamenei, dari negara Iran yang dilanda perang, secara terang-terangan dan bodoh mengatakan bahwa ia menang dalam perang dengan Israel, padahal dia tahu itu bohong?" tulis Trump.
"Negaranya hancur. Tiga situs nuklir jahat mereka DIHANCURKAN."
Trump juga mengungkap bahwa dirinya sempat mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap Iran, namun langsung membatalkan niat tersebut setelah pidato Khamenei.
"Saya sedang mengerjakan kemungkinan pencabutan sanksi, dan hal-hal lain, yang akan memberi Iran peluang pemulihan yang lebih cepat dan menyeluruh," kata Trump. "Namun sebagai balasannya saya justru mendapat pernyataan yang penuh kemarahan, kebencian, dan rasa jijik — dan langsung menghentikan seluruh upaya pelonggaran sanksi."
Hingga kini belum jelas apakah ada upaya resmi dari Gedung Putih atau lembaga terkait yang telah berjalan untuk mencabut sanksi. (*)
Editor : Lambertus Hurek