RADAR SURABAYA – Pentagon mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima sebuah jet Boeing 747 dari Qatar yang direncanakan untuk digunakan oleh Presiden Donald Trump.
Jet tersebut akan dimodifikasi secara menyeluruh untuk memenuhi standar keamanan dan operasional sebagai pesawat kepresidenan, yang berpotensi menggantikan Air Force One saat ini.
Menurut pernyataan resmi dari juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, pesawat itu diterima oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth dengan mengikuti seluruh regulasi federal.
"Departemen Pertahanan akan memastikan semua langkah keamanan dan kebutuhan misi fungsional terpenuhi untuk pesawat pengangkut Presiden Amerika Serikat," ujar Parnell pada Rabu.
Namun, sumber yang mengetahui prosesnya menyebut bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Qatar terkait jet ini belum sepenuhnya difinalisasi.
Diskusi hukum masih berlangsung, dan belum ada keterangan resmi apakah pesawat tersebut merupakan hibah atau pembelian. Parnell menolak menjawab soal pembayaran dan merujuk pertanyaan lebih lanjut ke pihak Angkatan Udara AS.
Saat dikonfirmasi wartawan, Trump menyebut bahwa Qatar "telah memberikan sebuah jet kepada Angkatan Udara AS, dan itu adalah hal yang luar biasa."
Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar juga mengatakan kepada Bloomberg bahwa transaksi jet ini dilakukan antarkementerian secara transparan dan sah, sebagai bagian dari kerja sama pertahanan jangka panjang antara kedua negara.
Jet Boeing 747 dari Qatar ini digadang-gadang sebagai pengganti Air Force One yang saat ini sudah uzur.
Pemerintahan Trump diketahui sedang mencari solusi pengganti lebih cepat setelah Boeing menyatakan bahwa jet baru pengganti Air Force One tidak akan siap dalam dua tahun ke depan.
Trump bahkan menugaskan utusan Timur Tengah-nya, Steve Witkoff, untuk mencari alternatif jet layak pakai.
Setelah itu, Boeing memberikan daftar klien internasional yang memiliki pesawat Boeing 747 dalam kondisi baik, termasuk Qatar.
Pentagon pun mulai bernegosiasi dengan Qatar, didukung oleh Gedung Putih dan difasilitasi oleh Witkoff.
Meski Trump mempromosikan jet tersebut di media sosial Truth Social sebagai “HADIAH, GRATIS”, pejabat pertahanan menyatakan bahwa awalnya Angkatan Udara memahami bahwa kesepakatan ini berbentuk pembelian, bukan hibah.
Proses modifikasi jet Qatar ini bukan perkara mudah. Menurut pejabat keamanan AS, butuh waktu hingga dua tahun untuk memperbarui sistem komunikasi, keamanan, dan pertahanan pesawat tersebut agar sesuai standar presiden.
Proses ini bahkan dapat memakan biaya yang jauh lebih besar dari harga jet itu sendiri.
Meski demikian, diskusi mengenai jet ini memicu polemik politik. Sejumlah anggota Kongres, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, menyatakan kekhawatiran atas etika dan transparansi kesepakatan jet ini.
Mereka menilai penggunaan jet dari negara asing, apalagi tanpa proses yang terbuka, bisa menimbulkan konflik kepentingan dan risiko keamanan nasional.
Saat ini, Angkatan Udara AS tengah mempersiapkan kontrak modifikasi pesawat sesuai arahan Menteri Pertahanan. Detail terkait biaya dan waktu pengerjaan belum diumumkan ke publik karena alasan kerahasiaan.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan