RADAR SURABAYA - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, akhirnya angkat bicara terkait polemik darurat militer yang mengguncang negara selama sepekan terakhir.
Dalam pidatonya, Presiden Yoon meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kebijakannya.
Pidato ini menjadi kemunculan pertama Yoon di depan publik sejak pengumuman darurat militer pada Selasa (3/12).
Momen ini juga berlangsung menjelang voting mosi pemakzulan di parlemen Korea Selatan.
Yoon mengungkapkan bahwa kebijakan darurat militer diambil karena urgensi situasi sebagai kepala negara.
"Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan pada masyarakat. Saya dengan tulus meminta maaf kepada warga yang sangat tertekan," kata Yoon pada Sabtu (7/12), dilansir AFP.
Tidak Ada Pengunduran Diri
Dalam pidatonya, Presiden Yoon menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya.
Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada partainya untuk menentukan langkah politik selanjutnya.
"Saya serahkan kepada partai kami untuk menstabilkan situasi politik di masa depan, termasuk masa jabatan saya," tambahnya.
Penegasan: Tidak Akan Ada Darurat Militer Kedua
Di tengah spekulasi, Yoon memastikan tidak akan ada pemberlakuan darurat militer untuk kedua kalinya.
"Ada rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi. Biar saya perjelas, tidak akan pernah ada darurat militer kedua," tegasnya.
Darurat militer yang diumumkan pada Selasa (3/12) dipicu oleh ancaman Korea Utara dan isu kekuatan anti-negara.
Namun, langkah ini memicu kepanikan masyarakat. Situasi semakin panas karena ditengarai berkaitan dengan konflik politik antara Yoon dan oposisi.
Banyak pihak menganggap kebijakan tersebut sebagai aksi pemberontakan, yang memicu desakan agar Yoon dimakzulkan dan diselidiki lebih lanjut.
Polisi Korea Selatan bahkan telah memulai investigasi atas dugaan pemberontakan pada Kamis (5/12).
Pemungutan Suara Pemakzulan
Pada Sabtu malam (7/12), parlemen Korea Selatan dijadwalkan menggelar voting mosi pemakzulan yang diajukan oleh Partai Demokrat bersama lima partai oposisi lain, serta satu anggota independen.
Jika mosi ini disahkan, Presiden Yoon akan kehilangan wewenangnya, dan Perdana Menteri Han Duck Soo akan mengambil alih tugas-tugas kepresidenan hingga situasi stabil.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan