RADAR SURABAYA - Jasa pengiriman barang sudah ada sejak zaman Belanda.
Kantor pos pertama di Hindia Belanda merupakan Kantor Pos di Batavia yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff pada 26 Agustus 1746.
Pegiat Sejarah Kota Surabaya Nanang Purwono mengatakan, empat tahun kemudian kantor pos dibuka di Semarang, Surabaya, dan selanjutnya menjamur di berbagai kota besar di Hindia Belanda.
“Empat tahun setelah berdiri ekspedisi murah dari Semarang ke Surabaya pertama di Indonesia, berdirilah sebuah kantor cabang di Semarang. Tepatnya pada tahun 1750,” ungkap Nanang.
Menurut J Stroomberg dalam Hindia Belanda 1930, selain komunikasi pos reguler di tempat-tempat utama di Jawa, layanan pos di Hindia Belanda tidak terorganisir sebelum tahun 1862.
Setelah akhirnya regulasi monopoli pemerintah untuk pengangkutan surat-surat diumumkan, dan standarisasi prangko untuk korespondensi daerah pedalaman ditetapkan di tahun itu juga.
Layanan pos di Hindia Belanda berkembang pesat berkat perkembangan jaringan jalan dan lalu lintas modern.
“Sejak tahun 1906, di beberapa stasiun, dimana kereta ekspres tidak berhenti, digunakan sebuah alat tukar kantong surat sehingga surat-surat bisa dikirimkan dan dikumpulkan,” sambungnya.
Diketahui bukan hanya pemerintah kolonial Belanda, pihak swasta juga diberi kesempatan untuk mengelola jasa pengiriman surat dan paket barang.
Antara tahun 1840 hingga 1860, jasa layanan pos diborongkan pada J Montolt senilai f.200 sebulan. J Montolt menugaskan para kurirnya untuk mengirim surat dan paket dari Surabaya ke Pasuruan, Probolinggo, dan berbagai daerah lainnya.
Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran, J Montolt menilai lebih menguntungkan mengangkut manusia daripada mengirim surat dan paket barang.
Oleh karena itu, pada 1863 ia mengakhiri kontraknya dengan pemerintah lalu beralih ke bisnis pengangkutan manusia.
“Pengiriman surat dan paket barang pun kembali menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial,” tegas Nanang.
Untuk meminimalkan beban pengeluaran, pemerintah menginstruksikan para bupati untuk merawat jalan, gardu-gardu pos, kuda-kuda pengganti, dan menjaga keamanan kereta-kereta pos yang melintasi wilayahnya.
Para bupati membebankan tugas itu kepada penduduk. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa