RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak musim kemarau yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono mengatakan, data dampak kekeringan dan karhutla sepanjang musim kemarau 2026 perlu menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berikutnya.
Hingga awal Oktober, sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota tercatat terdampak kekeringan. Sementara sejak Juni hingga awal Oktober, sedikitnya 150 kejadian karhutla terjadi di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm,” kata Deni, Kamis (20/10).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim, mulai dari dropping air, water bombing hingga operasi modifikasi cuaca. Namun, menurutnya, respons kedaruratan perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan yang lebih terukur.
Terlebih, Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat pemetaan wilayah berisiko serta menyiapkan kebutuhan sebelum dampak semakin meluas.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” ujarnya.
Deni mendorong adanya konsolidasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota.
Konsolidasi tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang terpadu dan diperbarui secara berkala hingga tingkat desa. Peta tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan anggaran.
Untuk wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah dinilai perlu mempercepat pembangunan maupun penguatan infrastruktur sumber air, seperti sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan dan perlindungan mata air.
Sementara di kawasan rawan karhutla, kesiapan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api, hingga akses menuju kawasan rawan perlu diperkuat.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” tuturnya.
Deni juga menyoroti keterkaitan antara kondisi hutan dan ketahanan air masyarakat. Menurutnya, kebakaran di sejumlah kawasan seperti Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak hingga Arjuno-Welirang menunjukkan pentingnya menjaga kawasan hulu.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
Dia juga berharap penguatan mitigasi dapat tercermin dalam kebijakan anggaran daerah. Menurut Deni, belanja untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana perlu dipandang sebagai investasi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujarnya.
Mitigasi kekeringan, lanjut Deni, juga perlu dikaitkan dengan ketahanan pangan. Berkurangnya ketersediaan air tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu lahan pertanian dan produksi pangan.
Karena itu, pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi hingga pengelolaan irigasi perlu disiapkan lebih awal sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Deni juga mengusulkan agar berakhirnya musim kemarau menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kekeringan dan karhutla sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut antara lain mencakup wilayah yang mengalami kejadian berulang, luas kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, biaya respons darurat, serta kebutuhan infrastruktur permanen yang perlu disiapkan sebelum musim kemarau 2027.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Di sisi lain, Deni menyampaikan bahwa PDI Perjuangan Jatim bersama struktur dan kader di sejumlah daerah turut membantu masyarakat terdampak kekeringan dan karhutla.
Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 52 titik. Bantuan air juga didistribusikan di Gresik sekitar 20 ribu liter. Gerakan serupa dilakukan kader di sejumlah daerah, antara lain Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso dan Lamongan.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu kebutuhan logistik petugas di kawasan Gunung Butak. Kader di Magetan juga turut membantu penanganan kebakaran. Sementara untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit dan Welirang, PDI Perjuangan Jatim menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Namun, Deni menegaskan bahwa gotong royong masyarakat maupun organisasi tidak dapat menggantikan peran pemerintah dalam penanganan bencana.
“Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” katanya.
Menurut Deni, keberhasilan mitigasi ke depan perlu diukur melalui indikator yang jelas. Di antaranya penurunan jumlah desa yang mengalami krisis air, berkurangnya luas karhutla, serta semakin cepatnya waktu respons ketika bencana terjadi.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkasnya. (mus)
RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak musim kemarau yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono mengatakan, data dampak kekeringan dan karhutla sepanjang musim kemarau 2026 perlu menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau berikutnya.
Hingga awal Oktober, sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota tercatat terdampak kekeringan. Sementara sejak Juni hingga awal Oktober, sedikitnya 150 kejadian karhutla terjadi di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm,” kata Deni, Kamis (22/10).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim, mulai dari dropping air, water bombing hingga operasi modifikasi cuaca. Namun, menurutnya, respons kedaruratan perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan yang lebih terukur.
Terlebih, Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperkuat pemetaan wilayah berisiko serta menyiapkan kebutuhan sebelum dampak semakin meluas.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” ujarnya.
Deni mendorong adanya konsolidasi lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota.
Konsolidasi tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla yang terpadu dan diperbarui secara berkala hingga tingkat desa. Peta tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan prioritas program dan anggaran.
Untuk wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah dinilai perlu mempercepat pembangunan maupun penguatan infrastruktur sumber air, seperti sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan dan perlindungan mata air.
Sementara di kawasan rawan karhutla, kesiapan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api, hingga akses menuju kawasan rawan perlu diperkuat.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” tuturnya.
Deni juga menyoroti keterkaitan antara kondisi hutan dan ketahanan air masyarakat. Menurutnya, kebakaran di sejumlah kawasan seperti Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak hingga Arjuno-Welirang menunjukkan pentingnya menjaga kawasan hulu.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
Dia juga berharap penguatan mitigasi dapat tercermin dalam kebijakan anggaran daerah. Menurut Deni, belanja untuk pencegahan dan pengurangan risiko bencana perlu dipandang sebagai investasi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.
“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujarnya.
Mitigasi kekeringan, lanjut Deni, juga perlu dikaitkan dengan ketahanan pangan. Berkurangnya ketersediaan air tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu lahan pertanian dan produksi pangan.
Karena itu, pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi hingga pengelolaan irigasi perlu disiapkan lebih awal sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Deni juga mengusulkan agar berakhirnya musim kemarau menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kekeringan dan karhutla sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut antara lain mencakup wilayah yang mengalami kejadian berulang, luas kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, biaya respons darurat, serta kebutuhan infrastruktur permanen yang perlu disiapkan sebelum musim kemarau 2027.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Di sisi lain, Deni menyampaikan bahwa PDI Perjuangan Jatim bersama struktur dan kader di sejumlah daerah turut membantu masyarakat terdampak kekeringan dan karhutla.
Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih telah disalurkan ke 52 titik. Bantuan air juga didistribusikan di Gresik sekitar 20 ribu liter. Gerakan serupa dilakukan kader di sejumlah daerah, antara lain Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso dan Lamongan.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu kebutuhan logistik petugas di kawasan Gunung Butak. Kader di Magetan juga turut membantu penanganan kebakaran. Sementara untuk menghadapi dampak kebakaran di kawasan Arjuno, Ringgit dan Welirang, PDI Perjuangan Jatim menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Namun, Deni menegaskan bahwa gotong royong masyarakat maupun organisasi tidak dapat menggantikan peran pemerintah dalam penanganan bencana.
“Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” katanya.
Menurut Deni, keberhasilan mitigasi ke depan perlu diukur melalui indikator yang jelas. Di antaranya penurunan jumlah desa yang mengalami krisis air, berkurangnya luas karhutla, serta semakin cepatnya waktu respons ketika bencana terjadi.
“Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya