RADAR SURABAYA – Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hukum dan penyelarasan kurikulum berbasis digital menjadi fokus pembahasan Forum Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah Timur di Surabaya.
Forum yang digelar dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai tuan rumah tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi hukum di Indonesia.
Pertemuan ini merumuskan tiga langkah strategis, yakni menyiapkan draf studi kelayakan LAM Hukum, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi digital, serta memperluas mobilitas riset dan mahasiswa di kawasan timur Indonesia.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Martadi, mengatakan pembentukan LAM Hukum diperlukan untuk mendorong pemerataan standar mutu pendidikan hukum di seluruh Indonesia.
Baca Juga: UMSura Latih 19 Calon Caregiver, Target Berangkat ke Jepang November 2026
“Pendidikan hukum membutuhkan kerangka kurikulum yang terarah di era digital. Kehadiran LAM Hukum bertugas memastikan seluruh program studi hukum di Indonesia memenuhi standar mutu yang adil dan terukur,” ujarnya, Minggu (18/10).
Dalam forum tersebut, para peserta menelaah draf studi kelayakan LAM Hukum. Pembahasan mencakup penetapan nama lembaga, ruang lingkup akreditasi, hingga struktur organisasi.
Para dekan juga menekankan agar pembentukan LAM Hukum berorientasi pada penguatan penjaminan mutu.
Kehadiran lembaga tersebut diharapkan tidak menambah beban administrasi yang memberatkan perguruan tinggi.
Selain akreditasi, penyelarasan kurikulum menjadi agenda penting. Diskusi terfokus pada penyesuaian mata kuliah hukum agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi lulusan dalam menghadapi perubahan di bidang hukum.
Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia, Dahliana Hasan, menegaskan pentingnya kolaborasi antarfakultas hukum, terutama dalam pengembangan riset bersama.
“Banyak hal yang bisa kita perkuat melalui riset bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan bidang hukum, kompetensi mahasiswa hukum, dan implementasi hukum di lapangan,” ungkapnya.
Baca Juga: Badan Bank Tanah Beri Edukasi dan Literasi Mahasiswa Jatim Terkait Pertanahan
Dekan Fakultas Hukum Unesa, Arinto Nugroho, menyambut baik rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, berbagai gagasan yang dibahas menjadi dorongan bagi Unesa untuk meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi di bidang hukum agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Timur, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, berharap rekomendasi dari Surabaya segera ditindaklanjuti di tingkat nasional.
“Forum diskusi ini melahirkan gagasan dan rekomendasi substantif demi kemajuan pendidikan tinggi hukum, sekaligus mendukung percepatan akreditasi perguruan tinggi di wilayah timur,” tutur guru besar Universitas Udayana ini.
Melalui forum ini, para dekan berharap penguatan sistem akreditasi dan pembaruan kurikulum dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi hukum di Indonesia.(rmt)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan