RADAR SURABAYA - Ketidaksesuaian kategori desil masih menjadi keluhan sebagian masyarakat. Banyak warga miskin malah tercatat dalam desil tinggi. Akibatnya, mereka tidak masuk sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dalam DTSEN dapat mengajukan pemutakhiran data. Dinsos Jatim bersama Dinsos kabupaten/kota dan pendamping sosial memfasilitasi warga kurang sejahtera yang masuk dalam desil tinggi untuk mengajukan perbaikan data.
“Dinsos Provinsi bersama Dinsos Kabupaten/Kota dan pendamping memfasilitasi warga kurang sejahtera yang masuk desil tinggi untuk dilakukan pemutakhiran data,” kata Novi, Selasa (8/9).
Baca Juga: SMAN 1 Kauman vs SMAN 4 Blitar di Partai Final Bahlil Mini Soccer, Juara 1 Melaju di Regional Jatim
Pembagian desil dalam DTSEN digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial agar bantuan diberikan kepada masyarakat yang dinilai paling membutuhkan.
Namun, Novi mengakui masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah warga tidak berada di rumah ketika dilakukan pengecekan lapangan.
Selain itu, proses pemadanan data juga menggunakan administrasi kependudukan. Kondisi dalam satu kartu keluarga (KK) yang memiliki anggota dengan aset tertentu juga dapat memengaruhi penentuan desil.
“Bisa jadi saat pemadanan data dalam satu KK ditemukan salah satu anggota rumah tangga memiliki aset berharga,” jelasnya.
Menurut Novi, pengelompokan berdasarkan desil tetap diperlukan karena membuat penentuan sasaran bansos menjadi lebih spesifik. Pemerintah dapat memprioritaskan masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan tertentu sesuai kriteria masing-masing program.
Baca Juga: Saddil Ramdani Resmi Gabung Persebaya, Dipinjam dari Persib untuk Kejar Juara
“Manfaatnya untuk sasaran penerima bansos agar lebih spesifik. Karena mereka ada dalam kelompok-kelompok yang memang dinilai berhak untuk mendapatkan bansos,” ujarnya.
Meski demikian, sistem tersebut tetap memiliki potensi kesalahan sasaran atau eror. Ada inclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria tetapi masuk sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak masuk dalam sasaran penerima.
“Apabila terdapat inclusion atau exclusion error, sasaran bansos kurang tepat dan harus dilakukan pemutakhiran ulang,” tegas Novi.
Nah, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengajukan perubahan data melalui sejumlah kanal. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun kanal terkait DTSEN. (mus)
Editor : Lambertus Hurek