RADAR SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program prioritas yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan.
Menurutnya, capaian secara angka perlu diimbangi dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Wagub Emil: SPPG di Jatim Tak Serap Telur Peternak Sesuai Instruksi Harus Ada Konsekuensi
Deni mengatakan, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Jatim, Jumat (14/8), pihaknya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden yang memaparkan berbagai program prioritas sekaligus capaian pemerintah.
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi riil di lapangan,” kata Deni.
Baca Juga: Wagub Emil: SPPG di Jatim Tidak Boleh Gunakan Beras SPHP dan Gas Melon Bersubsidi
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Deni menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik karena menyasar langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pelajar.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah persoalan, termasuk kasus keracunan makanan.
Baca Juga: Tidak Penuhi Standar, 372 SPPG di Jawa Timur Distop Sementara
Sekretaris DPD PDIP Jatim ini menyinggung kasus keracunan yang dialami ratusan siswa di salah satu SMP di Kabupaten Trenggalek.
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak kembali terjadi.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaiannya juga maksimal,” ujarnya.
Deni mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan penerima manfaat mengalami keracunan diberikan sanksi tegas.
Menurutnya, SPPG yang melakukan pelanggaran dapat ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan. Apabila tidak mampu memperbaiki tata kelola dan kembali melakukan kesalahan, izin operasionalnya dinilai perlu dicabut.
“Beberapa SPPG ataupun dapur yang memang ditemui melakukan kesalahan yang berimbas kepada keracunan di penerima atau siswa, bisa ditutup sementara. Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya atau dicabut izinnya,” tegasnya.
Deni menekankan pentingnya pengawasan karena anggaran yang dialokasikan untuk program MBG sangat besar. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan kerugian negara sekaligus membahayakan penerima manfaat.
“Anggaran MBG besar banget. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
Selain MBG, Deni juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dia mengakui capaian yang disampaikan pemerintah cukup besar, tetapi meminta adanya evaluasi terhadap kondisi koperasi di lapangan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan secara transparan berapa jumlah KDMP yang telah dibangun, berapa yang sudah beroperasi, serta sejauh mana koperasi tersebut mampu menghasilkan pendapatan atau keuntungan.
“Memang luar biasa capaian yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi kita harus melihat juga ada evaluasi yang menyeluruh terkait berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi,” ujarnya.
Deni menilai evaluasi tersebut penting karena pembangunan KDMP juga berkaitan dengan penggunaan dana desa. Dana tersebut, kata dia, harus dikembalikan atau diangsur dalam jangka waktu tertentu sehingga perlu dipastikan program benar-benar mampu berjalan secara produktif.
“Targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Dicoba dikalkulasi, kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” katanya.
Dia juga menyoroti capaian pemerintah dalam penanganan kemiskinan. Deni meminta angka-angka yang disampaikan pemerintah dibandingkan dengan data terbaru serta kondisi nyata masyarakat.
Menurutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus penduduk dan sensus ekonomi, perlu menjadi salah satu dasar untuk mengukur efektivitas berbagai program pemerintah.
“Terkait dengan kemiskinan, ini perlu data-data menyeluruh kembali dari BPS. Kita akan lihat kembali karena ada beberapa kemarin sudah melakukan sensus penduduk dan sensus ekonomi,” jelasnya.
Deni mengatakan, capaian secara statistik memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan program pemerintah. Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya, tapi apakah ini riil dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, apakah memang angka itu relevan dan realistis,” tuturnya.
Karena itu, DPRD Jatim akan terus melihat pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan. Evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang telah mengalokasikan anggaran besar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi riil di masyarakat, bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas, sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya