RADAR SURABAYA - Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengapresiasi laporan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8).
Menurut Cahyo, capaian dan target pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, serta sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Saya mendukung dan mengapresiasi laporan hasil kinerja serta target-target program strategis Bapak Presiden, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. Ini merupakan perwujudan semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” ujar Cahyo seusai Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Jatim.
Cahyo menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selama 21 bulan pemerintahan, Presiden melaporkan telah mengesahkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif.
“Program-program yang disampaikan Presiden menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat mendapatkan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang layak,” katanya.
Di sektor kesehatan, Cahyo mengapresiasi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 108 juta masyarakat. Pemerintah juga menanggung penuh iuran JKN bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut, kebijakan itu menunjukkan adanya pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pencegahan.
“Upaya menggeser paradigma kesehatan dari mengobati menjadi mencegah merupakan langkah yang sangat baik. Cek kesehatan gratis, penguatan JKN, penanganan stunting dan TBC harus terus diperluas agar kualitas manusia Indonesia semakin kuat,” ujarnya.
Baca Juga: Kecelakaan Tragis, Pengendara Motor Meninggal Tabrak Pantat Truk di Tambak Langon Surabaya
Cahyo menilai program kesehatan harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pengobatan, tetapi juga memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan deteksi dini dan menjaga kesehatan.
Di bidang pendidikan, Cahyo menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan Sekolah Rakyat memiliki dampak strategis. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyangkut pendidikan, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat.
“Program pendidikan harus menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, renovasi sekolah, Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat harus dikawal agar manfaatnya benar-benar sampai kepada anak-anak dan keluarga yang membutuhkan,” tuturnya.
Cahyo menyoroti target renovasi 71.744 sekolah pada 2026 serta keberadaan 182 Sekolah Rakyat rintisan. Besarnya skala intervensi tersebut, kata dia, perlu diikuti pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Besarnya program harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah hanya berhenti pada capaian jumlah, tetapi kualitas fasilitas dan manfaatnya bagi peserta didik juga harus menjadi ukuran,” katanya.
Sementara itu, di sektor sosial, Cahyo mengapresiasi digitalisasi pendaftaran bantuan sosial yang telah berjalan di 143 kabupaten/kota pada 26 provinsi.
Baca Juga: Hari Pramuka ke-65, Khofifah Ajak Pramuka Jatim Jadi Penggerak Swasembada Pangan
Menurut dia, digitalisasi dapat membantu meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat miskin.
“Saya melihat akurasi data menjadi kunci. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak masih menerima. Digitalisasi harus membuat pelayanan semakin mudah, transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Cahyo juga mengapresiasi program revitalisasi rumah maupun Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, peningkatan kualitas hunian merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Revitalisasi rumah atau BSPS yang juga digalakkan ini merupakan upaya holistik dari Bapak Presiden Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki rumah yang nyaman, kesehatan yang prima, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujarnya.
Sebagai Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo menilai pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Perbaikan hunian, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus berjalan beriringan agar intervensi pemerintah memberikan dampak nyata. (mus)
Editor : Lambertus Hurek