RADAR SURABAYA – Jawa Timur memperkuat strategi menyiapkan pekerja migran Indonesia (PMI) agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Program SMK Go Global Jawa Timur 2026 diarahkan untuk membekali calon PMI dengan kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa asing, serta pemahaman budaya negara tujuan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Pemetaan Kompetensi SMK Go Global Jawa Timur 2026 bertema “Sinergi Ekosistem Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Wujudkan SDM Unggul Kelas Dunia” di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (12/8).
Kegiatan kolaborasi Kadin Jawa Timur, Kadin Institute, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tersebut mempertemukan berbagai unsur pendidikan dan pelatihan vokasi.
Di antaranya lembaga pelatihan kerja (LPK), lembaga kursus dan pelatihan (LKP), lembaga sertifikasi profesi (LSP), balai latihan kerja (BLK), asosiasi vokasi, serta perwakilan SMK.
Baca Juga: Suparma Edukasi Siswa SMAN 17 Surabaya: Sampah Bisa Jadi Energi dan Bernilai Ekonomi
Jatim Petakan Kompetensi Calon Pekerja Migran
Direktur Kadin Institute Nurul Indah Susanti mengatakan, pemetaan kompetensi menjadi langkah penting agar calon PMI tidak sekadar memiliki kemampuan dasar.
Mereka harus disiapkan sesuai kebutuhan industri dan negara penempatan.
“Sekarang job-nya banyak, sehingga job ini harus dimatchingkan. Tugas kita memetakan kompetensi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri dengan kompetensi yang diinginkan oleh negara penempatan,” ujar Nurul.
Menurutnya, terdapat tiga modal utama yang harus dimiliki tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, yakni keterampilan, pengetahuan, dan sikap.
Karena itu, pelatihan calon PMI tidak cukup hanya mengasah kemampuan teknis. Kompetensi nonteknis, karakter, dan soft skill juga harus diperkuat.
Kebutuhan tenaga kerja di pasar global saat ini semakin spesifik. Di sektor manufaktur, misalnya, terdapat kebutuhan tenaga untuk pekerjaan packing, screwing, fitting, pengelasan industri, hingga pengoperasian teknologi.
Sektor pertanian membutuhkan tenaga untuk penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan.
Sementara sektor kesehatan membutuhkan tenaga caregiver, caretaker, dan perawatan lansia.
Adapun sektor domestik juga mulai diarahkan berdasarkan jabatan dan kompetensi, seperti housekeeper, childcare, babysitter, family cook, hingga family driver.
“Sekarang sudah mengarah kepada jabatan. Housekeeper, caretaker, babysitter, childcare. Itu mengarah kepada jabatan. Jadi, bukan lagi penata laksana rumah tangga, tetapi jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensi,” jelasnya.
Jepang hingga Jerman Jadi Pasar Potensial
Peluang kerja bagi tenaga Indonesia di pasar internasional dinilai semakin terbuka. Jepang, misalnya, membutuhkan tenaga caregiver.
Sementara itu, Jerman memiliki kebutuhan di sektor hospitality, termasuk tenaga cook dan bidang makanan.
Selain kedua negara tersebut, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, dan Turki juga menjadi pasar potensial bagi tenaga kerja Indonesia.
Jawa Timur memiliki modal kuat untuk menangkap peluang tersebut karena ditopang basis pendidikan vokasi yang besar.
Lulusan SMK, politeknik, maupun lembaga pendidikan vokasi lainnya didorong untuk dipersiapkan sejak awal sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
“Yang kita siapkan bukan hanya skill, tetapi juga knowledge dan attitude. Kemampuan teknis harus siap, kemampuan nonteknis juga harus disiapkan, terutama pengembangan karakter dan soft skill,” kata Nurul.
PMI Harus Legal dan Bersertifikat
Penguatan kompetensi juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko yang dihadapi pekerja migran Indonesia.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan, peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan aspek legalitas.
Calon PMI harus melalui jalur resmi, terdaftar, serta memiliki bekal keterampilan sebelum diberangkatkan ke luar negeri.
Baca Juga: Guru SMKN 1 Nganjuk Gabungkan e-Gamelan dan Sains, Cara Unik Lestarikan Budaya Jawa
“Yang penting sekarang tenaga harus legal, terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan melalui jalur resmi. Bukan ilegal. Kemudian dibekali kompetensi, baik kompetensi teknis maupun nonteknis,” tegas Adik.
Selain kompetensi, kemampuan beradaptasi dengan budaya negara tujuan juga menjadi faktor penting.
Pekerja yang tidak memahami karakter dan budaya di negara tujuan berpotensi mengalami culture shock yang dapat memengaruhi perilaku serta keberlangsungan pekerjaan.
“Kalau tidak tahu ilmunya, dia bisa mengalami culture shock. Ada perubahan budaya di sana yang bisa berpengaruh terhadap perilaku. Kalau tidak cocok, akhirnya tidak kerasan dan bisa muncul persoalan,” ujarnya.
Adik menambahkan, minimnya kompetensi dapat menyebabkan pekerja mengalami masalah di tempat kerja, bahkan berpotensi dipulangkan.
Karena itu, pemerintah mendorong setiap calon PMI memiliki sertifikat kompetensi sebelum diberangkatkan.
“Kalau dia tidak memiliki skill dan tidak dibekali keterampilan, di sana tidak bisa apa-apa dan bisa dipulangkan. Sekarang mulai diminimalkan.
Pemerintah mendorong semua yang berangkat harus memiliki sertifikat kompetensi untuk meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.
SMK Go Global Bangun Ekosistem Vokasi
Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia KP2MI Abri Danar Prabawa mengatakan, program SMK Go Global merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan terserap di pasar kerja internasional.
“SMK Go Global ini salah satu bentuk program pemerintah yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing dan terserap di pasar kerja global,” ujar Abri.
Menurutnya, program tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga vokasi, SMK, dan LPK perlu membangun ekosistem yang terintegrasi.
Ekosistem tersebut mencakup pemetaan calon tenaga kerja, pelatihan, peningkatan kompetensi, hingga sertifikasi.
“Kita harus membangun ekosistem yang satu. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita perlu bekerja bersama untuk menyiapkan SDM yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” katanya.
Jawa Timur, lanjut Abri, memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat penyiapan pekerja migran berkualitas. Jumlah lembaga vokasi dan SMK yang besar menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan.
Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama kompetensi spesifik, sertifikasi, dan kemampuan bahasa asing.
Dengan bekal tersebut, pekerja migran asal Jawa Timur diharapkan mampu naik kelas menjadi tenaga profesional dengan kompetensi yang diakui di negara tujuan.
“Kita memiliki modalitas yang sangat besar dan keunggulan talenta yang cukup baik. Hanya saja, kita perlu menguatkan kompetensi mereka. Salah satunya adalah kompetensi bahasa asing,” jelas Abri.
Pemetaan Jadi Dasar Pelatihan PMI
Pemetaan kompetensi selanjutnya akan diarahkan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri, bidang pekerjaan yang diminati, serta kompetensi yang telah dimiliki.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
“Kita ingin tahu berapa yang berminat bekerja ke luar negeri, minatnya apa, kompetensinya apa, lalu kita upgrade dan kita siapkan.
Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk kelas dunia,” pungkasnya. (mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan