RADAR SURABAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak menegaskan pemerintah daerah fokus memastikan hasil produksi peternak ayam terserap dengan harga yang menguntungkan. Emil menyoroti mekanisme pembelian telur yang dinilai harus mampu memberikan harga yang layak bagi peternak.
Sebab, apabila telur dibeli melalui rantai distribusi yang terlalu panjang, harga yang diterima peternak berpotensi tetap rendah meski kebutuhan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup besar.
“Masalahnya kalau telur itu dibelinya lewat jalur yang kemudian malah tidak menjamin harga yang bagus ke peternak, peternak itu tetap rendah harganya,” ungkap Emil, Selasa (11/8).
Baca Juga: Mangkunegara X Bagikan Strategi Kepemimpinan, Pimpinan Kampus Belajar Jaga Tradisi di Era AI
Karena itu, menurut Emil, pembelian telur untuk kebutuhan MBG sebaiknya dapat dilakukan secara langsung melalui asosiasi maupun koperasi peternak. “Dulu Kepala BGN dan saya yakin Kepala BGN yang saat ini juga mendukung membeli langsung ke asosiasi atau ke koperasi peternak, supaya harga yang baik yang diberikan oleh MBG, BGN itu langsung dinikmati peternak, bukan lewat tangan perantara,” katanya.
Emil juga menegaskan, apabila SPPG dapat dikenai sanksi dalam kasus lain, seperti masalah keamanan pangan maupun tidak memenuhi persyaratan teknis, maka kepatuhan terhadap penyerapan telur juga seharusnya memiliki konsekuensi.
“Misalnya terjadi peristiwa makanan ada masalah, keracunan makanan, tidak memenuhi syarat HS atau tidak memenuhi IPAL, itu kan bisa disuspensi SPPG-nya. Nah, maksud kami komitmen ini juga harus ada konsekuensinya bagi SPPG,” jelasnya.
Namun, Emil kembali menegaskan bahwa bentuk sanksi dan mekanisme tata kelola SPPG merupakan ranah pemerintah pusat. “Untuk tata kelola dari BGN, kita hormati keputusan pemerintah pusat. Itu di luar ranah saya,” ujarnya.
Emil mengakui harga telur di tingkat peternak saat ini masih menjadi persoalan. Peternak bahkan disebut mengalami selisih harga yang cukup besar dari biaya produksi. “Ya, harganya terlalu rendah,” katanya.
Untuk memberikan bantalan terhadap harga telur, pemerintah mendorong penyerapan melalui program MBG dengan harga yang telah disepakati. Selain itu, penggunaan telur sebagai salah satu bahan pangan dalam MBG akan terus didorong.
Baca Juga: Bukan Sekadar Magang! 14 Mahasiswa Unesa Terjun ke 6 Cabor Puslatda Jatim
“Untuk memberikan bantalan itu pertama diserap dengan harga yang sudah menjadi kesepakatan. Penyerapan ini salah satunya melalui program MBG, mendahulukan penggunaan telur sebagai bahan makanan di dalam pemberian MBG,” jelas Emil.
Menurutnya, persoalan harga telur tidak dapat diselesaikan hanya dari sisi hilir. Biaya produksi, terutama pakan, juga harus dikendalikan. Karena itu, pemerintah melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung. Jagung dengan harga terjangkau disalurkan melalui sejumlah jalur, termasuk Bulog, untuk membantu menekan biaya pakan ternak.
“Yang berikutnya tadi harga pakan untuk menekan harga pakan, melanjutkan program SPHP jagung. Jadi jagung dengan harga yang terjangkau itu disalurkan melalui salah satunya Bulog,” ujar Emil.
Selain jagung, komponen pakan lain yang menjadi perhatian adalah bungkil kedelai atau soybean meal (SBM). Emil mengatakan harga SBM saat ini cukup tinggi karena masih bergantung pada impor.
Karena itu, Menteri Pertanian meminta importir pemegang izin impor memastikan harga komoditas tersebut tidak dinaikkan secara tidak wajar dan membebani peternak.
“Pak Menteri tadi ingin memastikan importir yang memegang izin impor itu harganya tidak boleh dibuat tinggi kepada peternak,” katanya.
Baca Juga: Kronologi Penemuan Mayat Pria Mengapung di Bawah Jembatan Suramadu Surabaya
Emil menyebut langkah pengendalian harga juga telah dibahas bersama produsen pakan ternak atau feedmill. Para pelaku industri pakan disebut telah menyatakan komitmen untuk tidak menaikkan harga.
“Langkah-langkah ini semuanya tadi, para feedmill, artinya produsen pakan ternak, komitmen tidak menaikkan harga,” ujar Emil.
Menurutnya, jika harga pakan dapat dijaga, biaya produksi telur tidak semakin meningkat. Dengan demikian, peternak memiliki ruang yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Amankan Aset, Pedagang Tandes Keluhkan Khawatir Kehilangan Mata Pencaharian
“Kalau harga pakan ternaknya tidak naik, harga kita jaga untuk pembelian termasuk melalui program MBG, mudah-mudahan akan membaik harganya,” jelasnya.
Emil mengatakan inti dari kebijakan tersebut bukan semata-mata menekan harga jual telur, melainkan mengembalikan biaya produksi agar tidak semakin mahal.
“Menekan harga produksi itu kan pakan. Intinya kembali ke harga pakan awal, jadi produksi tidak tambah mahal,” katanya.
Selain persoalan harga pakan dan telur, pemerintah juga menyoroti masalah kelebihan pasokan atau over supply yang turut menekan harga di tingkat peternak. Emil mengatakan salah satu penyebab yang menjadi perhatian adalah potensi peternakan perusahaan besar yang melampaui batas kepemilikan atau pengembangan pembibitan sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Pertanian.
“Dikhawatirkan ada yang kemudian peternakan-peternakan besar yang melampaui batas 2 persen di dalam Permentan,” ujarnya.
Menurut Emil, pemerintah ingin memastikan sebagian besar ruang produksi tetap menjadi wilayah peternak rakyat. Perusahaan besar tetap diperbolehkan menjalankan usaha, tetapi perannya lebih diarahkan pada penyediaan bibit atau DOC untuk kemudian dibesarkan oleh peternak rakyat.
“Harusnya 98 persen atau hampir semua itu peternak adalah rakyat. Perusahaan besar itu silakan bibitnya, (Day Old Chick) DOC-nya, untuk membesarkan ayam itu, baik petelur maupun ayam pedaging, itu adalah ruang dari peternak-peternak rakyat,” jelasnya.
Karena itu, Menteri Pertanian akan merevisi aturan untuk memperkuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. “Permentannya direvisi. Besok asosiasi dipanggil. Pasalnya 24C itu dibuat harus ada sanksi tegas,” kata Emil.
Sanksi tersebut, lanjutnya, dapat berupa pencabutan izin bagi perusahaan yang melakukan pembibitan apabila terbukti melanggar ketentuan.
“Jadi ada sanksi pencabutan izin untuk mereka bisa membuat pembibitan. Ini diharapkan bisa mengatasi masalah over supply,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi membanjirnya ayam afkir di pasar. Salah satu BUMN pangan, ID FOOD, disebut menyatakan kesiapan membantu penyerapan ayam afkir.
Baca Juga: Bursa Transfer: Ronald Araujo Resmi ke Liverpool! Kapten Barcelona Jadi Tembok Baru The Reds
Emil menjelaskan ayam petelur maupun ayam pedaging yang sudah memasuki masa afkir harus segera dikeluarkan dari siklus produksi. Jika proses afkir tidak berjalan, ayam yang seharusnya sudah tidak produktif dapat terus dipelihara dan menghasilkan telur atau daging yang kemudian menambah pasokan di pasar.
“ID FOOD, salah satu BUMN pangan, menyampaikan di depan Pak Mentan akan membantu penyerapan ayam afkir supaya tidak membanjiri pasar dan akhirnya malah membuat harga jatuh,” jelasnya.
Menurut Emil, kelancaran proses afkir penting untuk menjaga keseimbangan pasokan. “Kalau afkir ini lancar maka tidak terjadi over supply. Kalau ayam sudah waktunya afkir itu masih dipaksa bertelur terus, telurnya jadi over supply dan ini merugikan para peternak,” katanya.
Baca Juga: Bursa Transfer: Ronald Araujo Resmi ke Liverpool! Kapten Barcelona Jadi Tembok Baru The Reds
Di sisi lain, Emil mengakui harga ayam pedaging juga sempat mengalami tekanan akibat kondisi pasokan. Ia menyebut harga ayam pedaging di tingkat konsumen saat ini cukup variatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus melakukan pemantauan agar harga eceran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
“Kami dari Disperindag terus memastikan harga-harga eceran tertinggi itu tetap tidak terlampaui,” ujarnya.
Menurut Emil, persoalan ayam pedaging menjadi bagian dari dinamika pasar yang harus dipantau secara berkala. Pemerintah daerah akan memasukkan perkembangan harga ayam pedaging dalam pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Ini mungkin menjadi koreksi sementara. Nanti kami akan pantau,” katanya.
Baca Juga: MICE dan Pariwisata Terintegrasi, Strategi Pemkot Surabaya Perpanjang Lama Tinggal Wisatawan
Ia menjelaskan ketika ayam afkir membanjiri pasar, kondisi tersebut juga dapat memberikan tekanan terhadap harga ayam pedaging.
“Waktu ayam afkir membludak, ayam pedaging itu juga kemudian mengalami tekanan harga turun. Tapi kami akan pantau dalam ranah Tim Pengendali Inflasi Daerah,” pungkas Emil. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto
Sumber : radar surabaya