RADAR SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak lengah menghadapi ancaman peredaran narkotika yang masih marak di Jawa Timur.
Provinsi ini dinilai tidak boleh terus dicap sebagai wilayah rawan peredaran narkoba, terutama di kawasan Madura yang kerap menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Baca Juga: Target 250 Emas Porprov Jatim 2027, KONI Surabaya Wajibkan Atlet Jalani Tes Narkoba
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Andy Firasadi, menyikapi masih tingginya kasus peredaran narkotika di Jawa Timur.
Sorotan itu menguat setelah aparat berhasil mengungkap penyelundupan ganja seberat 3,37 ton di Gresik dan sabu-sabu seberat 5,4 kilogram di Bangkalan dalam kurun waktu Juli 2026.
Baca Juga: MPLS di SLB Surabaya Bekali Siswa Berkebutuhan Khusus Waspadai Bullying, Narkoba, dan Judi Online
"Jawa Timur tidak boleh menjadi surga bagi bandar narkotika. Ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat," tegas Andy, Sabtu (1/8).
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menilai, meski aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus membongkar jaringan hingga ke tingkat bandar, peredaran narkoba belum menunjukkan tanda-tanda menurun.
Baca Juga: Polda Jatim Ungkap 3.157 Kasus Narkoba dan Sita Aset Rp 3 Miliar
Tingginya angka pengungkapan justru menjadi indikator bahwa Jawa Timur masih menjadi pasar sekaligus jalur distribusi yang menarik bagi sindikat narkotika.
Berdasarkan data Polda Jawa Timur, sepanjang Semester I 2026 aparat berhasil mengungkap 3.157 kasus narkotika dengan 4.061 tersangka. Jumlah tersebut meningkat sekitar 4,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Perusakan dan Serang Petugas di Gedung Grahadi Surabaya, Empat Orang Ditahan, Enam Positif Narkoba
"Kalau setiap tahun ribuan kasus terus terungkap, artinya kita sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Penangkapan memang penting, tetapi negara tidak boleh kalah dalam upaya pencegahan," ujarnya.
Andy menilai kondisi geografis Jawa Timur, khususnya Pulau Madura yang memiliki banyak pelabuhan rakyat dan jalur laut, menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan lalu lintas barang.
Karena itu, ia meminta pengamanan di pintu-pintu masuk, terutama jalur laut, diperketat melalui sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, BNN, TNI, Bea Cukai, serta masyarakat.
Menurut politisi dari Daerah Pemilihan Lamongan-Gresik tersebut, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum.
Pemerintah juga harus memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbesar investasi pada program edukasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah, memperluas layanan rehabilitasi bagi pengguna, serta menghadirkan program pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah yang dinilai rawan menjadi sasaran peredaran narkotika.
"Jangan biarkan generasi muda Jawa Timur kehilangan masa depan karena narkoba. Kita harus menyerang persoalan ini dari hulunya, yakni pendidikan, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Andy menegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Selain itu, fraksinya juga akan mendorong peningkatan anggaran untuk kegiatan edukasi, rehabilitasi, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi memutus mata rantai peredaran narkoba.
"Perang melawan narkoba tidak cukup hanya menangkap pelaku. Kita harus memastikan tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban. Dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa agar Jawa Timur benar-benar terbebas dari ancaman narkotika," pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya