DPRD Jatim Dorong Tambahan Transfer ke Daerah untuk Bangun SMA dan SMK Negeri

Mus Purmadani • Dipublikasikan Rabu, 29 Juli 2026 | 17:55 WIB

 Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati

 

RADAR SURABAYA – Rencana pemerintah pusat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 disambut positif Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati. Ia berharap tambahan dukungan fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjawab berba
gai kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pemerataan akses pendidikan.

Lilik menilai, pembangunan sekolah negeri, terutama jenjang SMA dan SMK, perlu menjadi salah satu prioritas apabila tambahan TKD benar-benar direalisasikan. Sebab, masih banyak kebutuhan pembangunan di Jawa Timur yang belum dapat diwujudkan akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.

"Saya berharap rencana ini benar-benar terealisasi dan Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang mendapat tambahan transfer. Jika terealisasi, anggaran tersebut harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," ujar Lilik, Rabu (29/7). 

Baca Juga: Wagub Emil: SPPG di Jatim Tidak Boleh Gunakan Beras SPHP dan Gas Melon Bersubsidi

Ia mencontohkan persoalan yang ditemuinya saat menyerap aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Barat. Warga mengeluhkan minimnya keberadaan SMA dan SMK negeri di kawasan tersebut. Kondisi itu membuat sebagian siswa kesulitan mengakses sekolah negeri karena terkendala jarak dan sistem zonasi.

"Ketika saya reses di daerah Surabaya Barat, masyarakat menginginkan adanya SMA atau SMK negeri. Selama ini mereka terkendala zonasi karena lokasi sekolah negeri terlalu jauh," ungkapnya.

Menurut Lilik, aspirasi pembangunan sekolah negeri tersebut bahkan telah diperjuangkan langsung oleh masyarakat. Melalui RT dan RW dengan sepengetahuan pihak kelurahan, warga telah mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur agar dibangun SMA atau SMK negeri di wilayah mereka.

Namun, hingga kini usulan tersebut belum dapat direalisasikan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pendidikan baru.

"Karena itu kami berharap tambahan TKD bisa menjadi solusi agar kebutuhan masyarakat seperti pembangunan sekolah negeri dapat segera diwujudkan," katanya.

Lilik menegaskan, jika tambahan TKD terealisasi, pemerintah daerah harus menjadikannya momentum untuk memperluas akses pendidikan secara merata. 

Baca Juga: Kebut Capaian Hulu Migas, SKK MIGAS-KKKS Jabanusa Perkokoh Sinergi Bersama Media Jatim

Pembangunan SMA dan SMK negeri dinilai penting untuk memastikan seluruh anak di Jawa Timur memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
"Pembangunan SMA dan SMK negeri harus menjadi salah satu prioritas. Saya yakin bukan hanya Surabaya, tetapi masih banyak daerah di Jawa Timur yang menghadapi persoalan serupa, yakni keterbatasan jumlah sekolah negeri," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Lebih dari itu, keberadaan sekolah negeri yang mudah diakses masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jawa Timur dalam jangka panjang.
Karena itu, Lilik berharap tambahan transfer dari pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal daerah, tetapi juga diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (*)

Editor : Lambertus Hurek
bangun sman dan smkn draksi pks Lilik Hendarwati transfer ke daerah dprd jatim