RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama pembangunan presisi.
Menurutnya, kualitas data menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya, Rabu (29/7).
Khofifah menilai hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bergantung pada data statistik yang disediakan BPS.
Oleh karena itu, peran seluruh insan BPS sangat vital dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Baca Juga: 447.705 Murid Jatim Siap Ikuti TKA dan Asesmen Nasional 2026
"Posisi ini harus menguatkan semangat seluruh insan BPS. Hari ini negara membutuhkan data BPS untuk merancang berbagai program pembangunan.
Ini suara hati saya bahwa panjenengan semua saat ini very, very important person," ujar Khofifah.
Ia mengungkapkan telah menjadi pengguna data BPS sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI pada 1992.
Saat itu, ketika teknologi digital belum berkembang, berbagai publikasi BPS menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Menurut Khofifah, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan melalui data yang selalu diperbarui dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kompas pembangunan adalah data yang mutakhir dari BPS. Karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan BPS yang terus menghadirkan data berkualitas," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Amalia, Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.
Karena itu, keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan manfaat besar bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
"Kehadiran Ibu Gubernur menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujar Amalia.
Ia mengungkapkan Indeks Kualitas Sensus (IKS) Jawa Timur telah mencapai 55,81 persen, sehingga menempatkan provinsi tersebut di peringkat kesembilan secara nasional.
Amalia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPS menjadi kunci untuk menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang lebih akurat.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, investasi, hingga program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Rakornas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Surabaya sejak 25 Juli 2026 menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus, menyusun langkah mitigasi, serta memperkuat koordinasi antara BPS pusat dan daerah agar kualitas data yang dihasilkan semakin baik.(nin)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan