RADAR SURABAYA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah memperkuat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui pengembangan industri maritim nasional. Dorongan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia di Surabaya dalam rangka masa reses, Selasa (28/7).
Dalam kunjungan itu, LaNyalla menegaskan bahwa PT PAL Indonesia memiliki peran strategis sebagai tulang punggung industri pertahanan maritim nasional. Karena itu, pemerintah diminta memberikan dukungan yang lebih kuat agar industri galangan kapal nasional mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Namun, untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif. Industri maritim harus mampu menghadirkan keadilan ekonomi sehingga masyarakat ikut menikmati manfaatnya," ujar LaNyalla.
Menurut mantan Ketua DPD RI itu, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan masukan kepada Presiden beserta kementerian terkait. Salah satu poin utama yang disoroti ialah perlunya kebijakan pemerintah yang konsisten dalam menyerap produk dalam negeri.
Ia meminta seluruh pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya di lingkungan TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan institusi pemerintah lainnya, memprioritaskan produk PT PAL Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan TKDN sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.
Selain itu, LaNyalla memperkenalkan konsep Public-Private-People Partnership (4P) sebagai model baru pengembangan industri maritim nasional. Menurutnya, kolaborasi tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga harus mengikutsertakan masyarakat.
"Melalui skema 4P, pemerintah, PT PAL sebagai BUMN, sektor swasta, serta masyarakat, termasuk UMKM komponen kapal di Jawa Timur dan tenaga kerja lokal, harus menjadi bagian dari rantai pasok industri. Dengan begitu, pembangunan maritim tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi," tegasnya.
LaNyalla juga menilai pemerintah perlu memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara berkelanjutan agar PT PAL mampu melakukan modernisasi fasilitas produksi. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk mengerjakan proyek-proyek strategis, seperti pembangunan kapal selam dan fregat berteknologi tinggi.
Tak hanya itu, ia meminta pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing industri galangan kapal nasional. Insentif fiskal, perlindungan hukum bagi industri komponen maritim dalam negeri, serta kemudahan investasi dinilai menjadi faktor penting agar biaya produksi PT PAL semakin kompetitif di pasar internasional.
Di sisi lain, LaNyalla mengingatkan pentingnya penguatan sumber daya manusia di sektor maritim. Ia mendorong pemerintah memperbesar dukungan terhadap riset dan pengembangan (research and development/R&D) melalui kolaborasi antara PT PAL dan perguruan tinggi.
"Kita harus menjaga talenta terbaik bangsa. Sinergi riset antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didukung penuh oleh negara agar tidak terjadi brain drain tenaga ahli perkapalan Indonesia ke luar negeri," katanya.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur M. Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jawa Timur Santoso Tedjo.
Sementara itu, jajaran PT PAL Indonesia dipimpin Direktur Utama Kaharuddin Djenod bersama Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, serta Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Briljan Gazalba.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan