RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak cukup diukur dari banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis.
Lebih dari itu, kepemimpinan harus mampu melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women's Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers,
Building Impact yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (27/7).
Dalam paparannya yang bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik, Khofifah menekankan bahwa keberhasilan seorang pemimpin diukur dari
kemampuannya menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
"Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender," ujar Khofifah.
Menurutnya, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus membuka ruang yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Khofifah juga mengajak peserta mengingat kembali komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia 1995.
Meski telah memasuki tiga dekade, ia menilai 12 area kritis dalam BPfA masih sangat relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai persoalan pembangunan pada akhirnya bermuara pada tiga isu utama, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
"Ketiga pilar itu merupakan akar dari berbagai persoalan yang dihadapi perempuan maupun laki-laki.
Karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus pada penyelesaian masalah fundamental di tiga sektor tersebut," tegasnya.
Baca Juga: DPRD Jatim Dorong Pelestarian Situs Sendang Kamulan Trenggalek Jadi Penggerak Ekonomi Warga
Ia menjelaskan, pembangunan yang responsif gender bukan hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Selain menyoroti peran formal leader, Khofifah menegaskan pentingnya kontribusi informal leader, termasuk organisasi perempuan, dalam mempercepat pembangunan yang inklusif.
Menurutnya, organisasi perempuan merupakan modal sosial yang sangat strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Dalam forum tersebut, Khofifah juga mengusulkan agar Women's Leadership Forum tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi berkembang menjadi forum berkelanjutan yang menghadirkan praktik-praktik terbaik dari berbagai daerah.
Ia mengusulkan penyelenggaraan forum berikutnya dilakukan di daerah agar peserta dapat melihat secara langsung implementasi program-program pembangunan yang telah terbukti berhasil.
"Kalau kita sepakat, ini bisa kita jadikan action plan. Jadi, pertemuan ini bukan hanya mempertemukan gagasan, tetapi juga mempertemukan kerja-kerja efektif yang bisa kita lakukan bersama. Best practice di daerah sudah banyak yang bisa dipelajari," tuturnya.
Jawa Timur Catat Kemajuan Indeks Gender
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan capaian pembangunan gender di Jawa Timur. Ia menyebut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur pada 2025 mencapai 0,329 atau lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tercatat sebesar 93,29.
Angka tersebut menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi.
Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan secara terukur dan berkelanjutan.
Salah satunya melalui Program Jatim Puspa yang memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Selama periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 keluarga penerima manfaat di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan program GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan pengemudi ojek daring, yang sebagian besar merupakan kepala keluarga atau single parent.
Berbagai program perlindungan sosial lainnya juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Menutup paparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkembang, berinovasi, dan mengambil peran dalam pembangunan.
"Kita bangun ekosistem yang memberikan kepercayaan bahwa perempuan memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan untuk menghadirkan manfaat di semua lini pembangunan," pungkasnya.(nin)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan